Erric Permana
18 September 2020•Update: 21 September 2020
JAKARTA
Pemerintah meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di kementerian/lembaga memastikan pelaksanaan protokol kesehatan menyusul banyaknya penularan Covid-19 di perkantoran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo juga meminta PPK untuk memprioritaskan uji cepat atau rapid test secara berkala kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tjahjo mendorong agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memastikan ASN tetap sehat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Himbauan tersebut telah kami sampaikan melalui Surat Nomor 193 sampai dengan Nomor 203 tanggal 12 Agustus 2020," kata Tjahjo Kumolo pada Jumat melalui pesan singkat.
Dia juga menekankan seluruh pegawai ASN selalu berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
Menurut dia, perlu dilakukan pengawasan yang ketat atas penerapan protokol kesehatan pegawai ASN dari masing-masing PPK.
"Kami meminta agar para PPK selalu melaporkan efektivitas pelaksanaan penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru di masa Pandemi Covid-19," tambah dia.
Khusus untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, kementeriannya meminta agar PPK melaporkan secara rutin setiap minggu dalam pelaksanaan pembagian tugas kedinasan dan shift kerja ASN.
"Hal tersebut untuk mencegah terjadinya penularan yang dapat terjadi di transportasi umum ataupun lingkungan kantor," pungkas Tjahjo.
Sebelumnya, jumlah kasus Covid-19 di Jakarta terus meningkat, salah satu penyumbangnya merupakan klaster perkantoran.
Sejumlah pejabat tertular Covid-19 di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ketua KPU Arief Budiman, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Pada pekan ini, Rabu siang, Saefullah meninggal dunia.
