Jokowi: Indonesia perlu nafas panjang hadapi Covid-19

JAKARTA

Presiden Joko Widodo mengungkapkan Indonesia memerlukan nafas panjang menghadapi pandemi Covid-19, karena tidak bisa diprediksi kapan berakhir setelah WHO mengumumkan adanya varian baru.

“Tiga hari lalu WHO menyampaikan prediksi akan ada varian baru lagi, ini menyebabkan pandemi bisa lebih panjang dari yang kita perkirakan,” ujar Presiden Jokowi, panggilan Joko Widodo, saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia, Senin.

Presiden meminta pemerintah daerah menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat bagi pasien Covid-19 bergejala ringan maupun tanpa gejala terutama di wilayah padat penduduk.

Tanpa fasilitas ini, kata Jokowi, penularan Covid-19 di wilayah padat penduduk bisa semakin cepat dan masif.

“Paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan terutama untuk kawasan-kawasan padat di kota-kota. Ini harus ada,” ujar dia.

Presiden juga meminta kepala daerah merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat untuk mengantisipasi lonjakan kasus.

Menurut dia beberapa daerah masih memasang angka 20-30 persen dari kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19, padahal seharusnya bisa dinaikkan hingga 50 persen seperti Jakarta.

Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta kepala daerah rajin turun ke lapangan mengontrol langsung kondisi, terutama ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen.

Jokowi mengaku memahami banyak aspirasi agar kegiatan sosial dan ekonomi dilonggarkan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Namun hal itu hanya bisa dilakukan pemerintah jika penularan sudah rendah, dan kasus kronis yang masuk ke rumah sakit juga rendah.

Jika pelonggaran dilakukan dan terjadi kenaikan kasus maka fasilitas kesehatan akan kolaps karena tidak mampu menampung pasien.

“Kuncinya dua sekarang ini, hanya ada dua. Mempercepat vaksinasi, sekali lagi mempercepat vaksinasi, yang kedua, kedisiplinan protokol kesehatan utamanya masker, pakai masker," ujar Jokowi.

Presiden juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.

Hingga kini anggaran untuk UMKM sebesar Rp13,3 triliun baru tersalurkan Rp2,3 triliun, ujar Presiden.

Perlindungan sosial dengan anggaran Rp12,1 triliun baru terealisasi Rp2,3 triliun.

“Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” ujar dia.