JAKARTA

Indonesia bersama Tunisia dan Afrika Selatan memprakarsai penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri antar negara anggota Dewan Keamanan PBB pada 24 Juni membahas rencana aneksasi Israel.

Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan masyarakat internasional harus menolak rencana aneksasi tersebut.

“Pilihan ada ditangan kita, apakah akan berpihak kepada hukum internasional, atau menutup mata dan berpihak di sisi lain yang memperbolehkan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional?", tanya Retno dalam pertemuan tersebut.

Retno juga menyampaikan mengenai tiga hal mengapa masyarakat internasional harus menolak rencana Israel.

Pertama kata dia, rencana aneksasi formal Israel terhadap wilayah Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional.

"Memperbolehkan aneksasi artinya membuat preseden dimana penguasaan wilayah dengan cara aneksasi adalah perbuatan legal dalam hukum internasional," jelas Retno saat menjelaskan pertemuan tersebut dalam konferensi pers virtual pada Kamis.

Kedua, rencana aneksasi formal Israel ini merupakan ujian bagi kredibilitas dan legitimasi Dewan Keamanan PBB di mata dunia internasional.

DK PBB kata dia harus cepat mengambil langkah cepat yang sejalan dengan Piagam PBB.

“Siapa pun yang mengancam terhadap perdamaian dan keamanan internasional harus diminta pertanggungjawabannya di hadapan Dewan Keamanan PBB. Tidak boleh ada standar ganda" kata Retno.

Ketiga, Retno mengatakan aneksasi akan merusak seluruh prospek perdamaian.

Aneksasi kata Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu juga akan menciptakan instabilitas di Kawasan dan dunia. Untuk itu, terdapat urgensi adanya proses perdamaian yang kredibel di mana seluruh pihak berdiri sejajar.

“Ini waktu yang tepat untuk memulai proses perdamaian dalam kerangka multilateral berdasarkan parameter internasional yang disepakati," pungkas dia.