Greenpeace: Banjir Jabodetabek ‘wake up call’ perubahan iklim

JAKARTA

Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah menggunakan perspektif perubahan iklim dalam mengatasi bencana banjir di Jabodetabek.

Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan banjir akibat curah hujan ekstrem di Jabodetabek merupakan “wake up call” terkait perubahan iklim.

“Ini kita harus atasi di akarnya, yaitu pemanasan global. Indikasinya curah hujan ekstrem di waktu singkat, kekeringan panjang,” kata Leonard dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya mencatat curah hujan hingga 377 milimeter di Jakarta pada malam pergantian tahun. Padahal curah hujan normal di Jakarta berkisar 20-50 milimeter.

Menurut Leonard, ada indikasi siklus cuaca ekstrem semakin pendek akibat perubahan iklim.

“Kalau pada saat normal dulu, misalnya 10 tahun sekali atau 15 tahun sekali. Ini kita sudah bicara 2-3 tahun sekali,” ujar dia.

Leonard menilai penanganan bencana alam seperti banjir tidak akan maksimal sebelum Indonesia menghentikan deforestasi untuk lahan sawit dan mengubah rencana energi jangka panjang.

“Kita masih bisa juara sawit sedunia dan tidak menghabiskan hutan kalau ditingkatkan produktivitas per hektare yang masih rendah,” tutur dia.

“Mudah-mudahan ada pembicaraan di istana terkait ini,” ujar Leonard.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Tubagus Ahmadi juga mengatakan bahwa banjir Jabodetabek merupakan pertanda krisis ekologi.

Salah satu penyebabnya adalah tata ruang di ibu kota yang tidak terkontrol dengan baik.

Jakarta tidak lagi memiliki ruang hijau dan daerah serapan yang cukup. Di sisi lain, pengelolaan terhadap daerah aliran sungai juga belum maksimal.

Tubagus menuturkan situasi itu diperparah dengan buruknya kinerja pemerintah daerah dalam mitigasi dan penanganan banjir.

Padahal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sejumlah peraturan gubernur terkait mitigasi dan penanganan banjir.

Walhi mengecam pemerintah atas jatuhnya korban jiwa hingga lebih dari 60 orang akibat banjir.

“Nyatanya banyak warga tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika masuk status siaga 1,” kata Tubagus.

“Sekarang memang banyak yang secara mandiri bikin posko, tapi tanggung jawab mutlak pemerintah tidak gugur,” tutur dia.