Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Masyarakat Indonesia harus teredukasi agar cekatan untuk menyelamatkan diri saat terjadi bencana, menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati di Jakarta, Senin.
Dia juga berharap pemerintah daerah mengambil peran dalam memberikan pemahaman penanganan bencana kepada masyarakat karena Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang besar.
“Dalam satu tahun kita mencatat ada 6.000 gempa bumi di Indonesia dengan sebagian besar di bawah 5 skala richter,” jelas dia, menambahkan gempa dengan kekuatan di atas 5 skala richter sebanyak 350 kali.
Namun untuk gempa besar yang dirasakan masyarakat per tahunnya, menurut Dwikorita, sekitar 3-5 kali dalam satu tahun.
“Kita harus selalu waspada meskipun pusat gempa biasanya terjadi di Samudera Hindia,” jelas Dwikorita.
Dia juga mengatakan Indonesia menghadapi potensi bencana gempa megathrust meskipun belum ada kepastian terkait hasil kajian kapan musibah itu bisa terjadi.
“Ada beberapa peneliti yang memperkirakan potensi tersebut. Tetapi ada juga yang menyebut potensi ancamannya kecil. Ini masih jadi bahan kajian yang belum ada kesimpulannya,” urai dia.
BMKG, menurut Dwikorita, sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya mitigasi bencana tersebut meskipun belum ada data yang lengkap untuk meyakini terjadinya gempa besar itu.
Selain gempa, potensi bencana yang ada di Indonesia juga disebabkan oleh cuaca. Meskipun berbagai daerah di Indonesia masih mengalami musim hujan sejak Januari lalu, namun pada Maret curah hujannya sudah berkurang.
Pada daerah pantai timur Sumatra seperti di Sumatra Utara dan Riau, menurut dia, kini sudah memasuki musim kering.
Oleh karena itu, tambah dia, ada potensi bencana kebakaran hutan yang terjadi bersamaan dengan potensi banjir di berbagai daerah lainnya.
“Kita terus pantau dan akan berikan peringatan dini agar bencana bisa dimitigasi,” lanjut Dwikorita.
Hampir seluruh bencana adalah hidrometeorologi
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bernardus Wisnu Widjaja mengatakan pada tahun 2017 Indonesia dilanda 2.372 bencana.
Kemudian pada Januari-Februari tahun ini terjadi 513 bencana. Sebagian besar bencana adalah puting beliung dengan 182 kejadian.
Banjir pada tahun ini sudah terjadi sebanyak 157 kali, longsor 137 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 15 kejadian, kombinasi banjir dan tanah longsor 10 kali, gelombang pasang dan abrasi 7 kali, gempa bumi yang merusak sebanyak 3 kejadian, dan erupsi gunung api 2 kali.
Wisnu menambahkan, lebih dari 95 persen bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan puting beliung.
Menurut Wisnu, kerusakan lingkungan sudah sangat besar sehingga curah hujan yang tinggi sering menjadi penyebab musibah.
“Rata-rata kerugian setiap tahun akibat bencana sebesar Rp30 triliun,” ungkap dia.
Dia menekankan agar bencana jangan menjadi penyebab yang dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia.
“Maladewa sempat menjadi negara berkembang. Tetapi setelah dihantam tsunami, kembali mengalami kesulitan. Kita tidak boleh seperti itu,” tambah Wisnu.
Besarnya kerugian bencana tersebut menurut dia bisa lebih besar lagi bila ditambah dengan kerugian akibat bencana kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya yang mencapai Rp221 triliun.
Oleh karena itu, BNPB terus melakukan upaya mitigasi bencana serta meningkatkan pemahaman masyarakat untuk bisa menyelamatkan diri bila terjadi bencana.
Dia juga menyebut Indonesia merupakan negara yang menjadi laboratorium bencana oleh banyak negara di dunia karena besarnya ancaman bencana yang ada di wilayahnya.
Berdasarkan hal tersebut, BNPB terus mengembangkan teknologi mitigasi bencana yang memadai sehingga bisa digunakan oleh banyak negara di dunia. “Jangan malah kita yang impor teknologi bencana dari negara lain,” tambah Wisnu.
Dengan teknologi yang ada, BNPB menargetkan jumlah korban akibat bencana dapat terus berkurang, begitupun dengan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana serta kerusakan infrastruktur karena bencana harus bisa ditekan.
“Ketangguhan masyarakat harus ditingkatkan. Kita sudah siapkan informasi terkait bencana yang bisa diakses masyarakat di www.inarisk.bnpb.go.id,” ungkap Wisnu.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, dalam dua bulan pertama 2018 kementerian telah menyalurkan Rp12,58 miliar untuk penanganan bencana, baik alam ataupun sosial.
Beberapa bencana yang telah terjadi dan tertangani antara lain kejadian luar biasa gizi buruk di Asmat, gempa bumi di Banten dan Jawa Barat, tanah longsor di Bogor, erupsi gunung Sinabung di Karo, banjir di Cirebon, serta tanah longsor dan banjir di Brebes.
“Untuk mencegah besarnya kerugian akibat bencana, pemerintah telah membentuk Taruna Siaga Bencana [Tagana] dengan jumlah 35.054 personil di 34 provinsi,” ungkap dia.
Tagana, menurut Harry, merupakan relawan sosial dari kalangan masyarakat yang aktif membantu penanggulangan bencana di bidang perlindungan sosial.
