Pizaro Gozali İdrus
27 Juli 2018•Update: 27 Juli 2018
Pizaro Gozali
JAKARTA
Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Kamis mengatakan telah menandatangani Undang-Undang Dasar Bangsamoro (BBL) yang memberikan otonomi luas bagi provinsi dengan mayoritas Muslim di negara itu.
Langkah ini diyakini sebagai jalan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah Filipina Selatan sejak tahun 1970-an yang telah menewaskan sekitar 150.000 orang.
"Dalam setiap konflik, para korban adalah orang-orang tak berdosa, anak-anak, para wanita. Jadi coba memikirkannya karena saya sudah menandatangani BBL [hukum otonomi]," kata Duterte dalam sebuah pidato pada Kamis, seperti dilansir AFP Filipina.
Sebagai presiden pertama dari wilayah selatan Mindanao, Duterte menekan Kongres untuk mengesahkan undang-undang tersebut sehingga proses perdamaian dengan Moro Islamic Liberation Front atau Front Pembebasan Islam Moro (MILF) bisa dimulai.
Undang-undang itu bertujuan untuk menegakkan perjanjian damai 2014 yang bersejarah, di mana MILF bersumpah untuk mengakhiri upaya memerdekakan diri dan menyerahkan senjata milik 30.000 pejuangnya.
Undang-undang tersebut mengusulkan sebuah wilayah Bangsamoro yang otonom. Daerah yang termasuk dalam wilayah otonom ini adalah provinsi-provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim, di antaranya Provinsi Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu dan Tawi-Tawi, serta beberapa kota di luar wilayah tersebut.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte semula dijadwalkan akan menandatangani RUU tersebut pada 23 Juli.
Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Filipina gagal memenuhi ratifikasi BBL di Filipina Selatan. Otonomi belum bisa diberikan mengingat adanya konflik kepemimpinan dalam tubuh parlemen.
