Polri bentuk satgas pengawal distribusi dana bantuan sosial

Nicky Aulia Widadio

JAKARTA

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengamankan distribusi bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai meneken nota kesepahaman (MoU) bersama Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta pada Jumat.

Tito menunjuk Koordinator Staf Ahli Kapolri, Inspektur Jenderal Muktiyono sebagai Kepala Satgas bantuan sosial.

Satgas ini bertugas mengawasi distribusi dana bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, lanjut dia.

“Kita tidak ingin niat baik pemerintah meningkatkan anggaran bantuan sosial menimbulkan persoalan, misalnya tidak tepat sasaran atau terjadi penyimpangan,” kata Tito dalam konferensi pers di Markas Besar Polri.

Pasalnya, kata Tito, distribusi dana bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan gangguan keamanan di tengah masyarakat.

“Distribusi bansos melibatkan network yang luas sampai jutaan masyarakat,” ujar dia.

Menteri Sosial mengatakan anggaran bantuan sosial terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tahun ini, Agus mengatakan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) saja mencapai Rp32 triliun, sedangkan pada 2015 lalu hanya Rp5,4 triliun.

Jumlah penerima dana PKH pun bertambah menjadi 10 juta orang.

“PKH ini memberikan kontribusi yang cukup substansial terhadap upaya negara untuk mengurangi kemiskinan,” ujar Agus.

Kemensos menyalurkan dana bansos kepada masyarakat miskin, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, pengidap aids, disabilitas dan lain-lain.

Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ali Taher mengatakan pihaknya akan turut serta mengawasi distribusi anggaran bansos yang telah disetujui DPR dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) 2019.

“Kita berharap kepolisian bisa mengawal, membina, supaya segala sesuatunya sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” ujar dia.