Hubungan TNI-Polri masih ‘harmonis’
‘Keharmonisan’ itu ditandai kerja sama dalam membantu pengamanan aksi unjuk rasa, pilkada serentak, dan isu terorisme.
Hayati Nupus
JAKARTA
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sarah Nuraini Siregar mengatakan meski terdapat konflik antara TNI dan Polri beberapa waktu belakangan, hubungan kedua lembaga secara umum tampak ‘harmonis’ selama setahun terakhir.
Kesimpulan ini berdasarkan hasil penelitian P2P LIPI tentang relasi TNI-Polri sepanjang 2000-2009.
‘Keharmonisan’ itu, kata Sarah, terjadi berkat relasi personal antar pimpinan kedua lembaga.
Pada aspek keamanan, kata dia, ‘keharmonisan’ itu ditandai adanya kerja sama dalam membantu pengamanan sejumlah kasus, seperti pengamanan aksi unjuk rasa, pilkada serentak, dan isu terorisme.
Saat mengamankan aksi 4 November 2016 misalnya, keduanya bekerja sama dengan menerjunkan 18.000 pasukan.
“Persoalan koordinasi maupun rivalitas tampaknya tidak terlalu mengemuka dibandingkan awal reformasi,” katanya.
Dalam bidang terorisme, kedua institusi bekerja sama mengamankan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia Filipina di Sulawesi Utara demi mencegah penyusupan kelompok esktrem simpatisan Daesh dari Marawi.
Meski begitu, berdasarkan catatan sejarah, sejak awal reformasi, hubungan keduanya kerap bermasalah. Sejak terbitnya TAP MPR No. 6 tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, juga TAP MPR No 7 tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri yang mengatur peran Polri di bidang kemanan sementara TNI di bidang pertahanan saja.
“Dua regulasi ini kemudian menjadi titik tolak lahirnya regulasi berikutnya yang mengatur TNI dan Polri,” katanya.
Permasalahan mengemuka saat beberapa waktu lalu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di hadapan Purnawirawan TNI mengatakan akan menyerbu Polri jika lembaga tersebut membeli senjata anti-tank dan polemik pembelian 5.000 unit senjata yang mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Di sinilah letak resistensi hubungan yang hanya mengandalkan basis relasi personal antar pimpinan, kata Sarah.
“Saat elit institusi keamanan tersebut memberikan pernyataan terkait situasi politik di depan publik, maka yang timbul adalah keraguan banyak pihak terhadap ‘keharmonisan’ relasi keduanya,” kata dia.
Peneliti senior LIPI Sri Yanuarti mengatakan TNI dan Polri merupakan alat negara, sesuai bidang masing-masing.
“Dua hal berbeda, namun ketika terjadi konflik butuh kerja sama satu sama lain,” ujar dia.
Dalam bidang terorisme misalnya, meski tak ada kaitannya dengan kedaulatan, kecuali kasus membesar seperti adanya Daesh di Suriah, TNI bisa membantu Polri menangani terorisme.
Terlebih jumlah polisi di Indonesia terhitung sedikit, dengan jumlah normal 1:500, polisi yang hanya 58.000 jauh dari standar.
“Kita punya sedikit polisi dengan kewenangan yang banyak,” katanya.
Saat menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), kata Sri, Polri dianggap anak bungsu dengan banyak keterbatasan. Setelah reformasi dan peran mereka dipisah, Polri langsung di bawah koordinasi presiden sementara TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.
“Fungsi yang dulu dilakukan tentara, misal penjagaan objek vital strategis, dialihkan ke polisi,” katanya.
Idealnya, kata Sri, ada aturan yang menjadi payung hukum keduanya untuk menangani konflik.
Tahun 2001-2003 LIPI telah merumuskan draf UU Perbantuan TNI-Polri, namun mental bahkan sebelum sampai ke tangan DPR.
“Keduanya belum sepakat, ego sektoral mereka tinggi,” katanya.
