Ali Jawad dan Ahmed Qassem
23 Mei 2018•Update: 23 Mei 2018
Ali Jawad dan Ahmed Qassem
BAGHDAD, NINEVEH, Iraq
Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi pada Selasa mengatakan kesepakatan telah dicapai antara koalisi al-Nasr dan koalisi berpengaruh Syiah yang dipimpin oleh Moqtada al-Sadr untuk membentuk pemerintahan.
Dalam sebuah konferensi pers di ibu kota Baghdad, al-Abadi mengesampingkan kemungkinan pemilihan kembali terkait adanya aduan kecurangan.
Dia meminta semua blok politik untuk "mematuhi tenggat waktu konstitusional untuk pembentukan pemerintah".
Menurut undang-undang Irak, parlemen harus bersidang dalam waktu 15 hari sejak hasil pemilihan.
Koalisi Al-Sadr memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan pasca-Daesh pertama di negara itu pada 12 Mei.
Namun, pemilihan itu sendiri tidak menjamin bahwa para ulama dapat memilih perdana menteri.
Negosiasi yang panjang akan mengikuti dan semua blok pemenang harus menyetujui nominasi terakhir.
Secara terpisah, demonstrasi digelar di provinsi Nineveh utara yang berpenduduk mayoritas Sunni untuk memprotes pembatalan suara mereka oleh Komisi Pemilihan Tinggi Independen.
Para pengunjuk rasa menuntut pemilu ulang dan menuduh adanya kecurangan besar-besaran.
Sekitar satu juta orang telah meninggalkan rumah mereka di provinsi Nineveh selama perang melawan organisasi teroris Daesh.
Pemerintah Irak mengatakan, setengahnya sudah kembali ke rumah masing-masing, sementara sisanya masih tinggal di beberapa kamp pengungsi yang tersebar di seluruh negeri.
Hasil akhir diumumkan beberapa hari setelah warga Irak memberikan suara dalam pemilihan parlemen pertama negara itu, sejak kelompok teroris Daesh dikalahkan akhir tahun lalu.
Adapun hasil awal telah diumumkan beberapa hari setelahnya, namun muncul adanya tuduhan penipuan yang kemudian membuat penghitungan suara final ditunda.
