Uni Eropa peringatkan Venezuela soal pemilu yang kontroversial

Serife Cetin

BRUSSEL

Uni Eropa tengah mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah-langkah yang sesuai setelah pemilihan presiden kontroversial di Venezuela.

UE menyebut pemilihan umum itu dilaksanakan tanpa "kesepakatan nasional, pluralisme politik, demokrasi, transparansi, dan supremasi hukum".

Federica Mogherini, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, dalam sebuah pernyataan mendesak Venezuela untuk "mengambil langkah konkret untuk sepenuhnya menghormati konstitusi negara".

Mogherini mengatakan, pemilu dengan angka abstain tertinggi di Venezuela selama beberapa dekade terakhir itu "bisa menjadi kesempatan penting bagi semua warga Venezuela untuk mengekspresikan keinginan politik dalam menentukan masa depan negara mereka melalui proses yang demokratis, bebas, dan transparan".

Dia menambahkan, "Namun pemilihan umum itu berlangsung tanpa kesepakatan nasional mengenai kalender pemilu dan tanpa mematuhi standar internasional minimum untuk proses yang kredibel."

"Hambatan utama bagi partisipasi partai politik oposisi dan para pemimpin mereka adalah kondisi yang bias dan tak seimbang. Bahkan banyak permasalahan yang dilaporkan selama pemilu, termasuk pembelian suara, telah menghalangi pemilu yang adil," ujar Mogherini.

Diplomat tinggi UE juga meminta pemerintah Venezuela untuk membebaskan semua tahanan politik.

Mogherini mengatakan Venezuela membutuhkan solusi politik sesegera mungkin untuk mengakhiri krisis dan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang paling mendesak bagi rakyatnya.

"Uni Eropa menegaskan kembali perlunya pemulihan proses demokrasi dan negosiasi untuk solusi politik," tegas dia.