Pemerintah minta polisi usut penyebar hoaks soal kotak suara

Erric Permana

JAKARTA

Pemerintah telah meminta Polisi untuk mengusut penyebar informasi hoaks mengenai adanya penyelundupan surat suara yang telah dicoblos dari China sebanyak 7 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo bertemu dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Arif Sulistyanto untuk meminta segera mengusut kasus tersebut.

Menurut Tjahjo, informasi hoaks mengenai adanya surat suara yang telah dicoblos dan data palsu pemilih sebanyak 31 juta orang tersebut bisa mengganggu proses Pemilu 2019 nanti.

"Dua hal ini meresahkan untuk membangun, terbangun opini di masyarakat akan mengganggu proses konsolidasi demokrasi," ujar Tjahjo di Kantor Bareskrim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta pada Kamis.

Tjahjo juga mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melaporkan penyebar informasi hoaks tersebut ke Bareskrim Polri.

Tjahjo juga meminta Polri untuk segera meminta mengusut pelaku yang memfitnah Presiden sebagai lambang negara.

"Saya minta kepada Kabareskrim, siapapun, harus dicari, diusut yang memfitnah pak Jokowi sebagai presiden. Bukan sebagai capres, tapi sebagai presiden," jelas Tjaho.

Sebelumnya, beredar rekaman dan informasi mengenai adanya surat suara yang telah dicobolos.

Surat suara tersebut telah dicoblos pada pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Dikabarkan ada sebanyak 7 kontainer surat suara yang ditemukan oleh TNI Angkatan Laut.

Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan informasi tersebut merupakan informasi hoaks setelah menelusuri langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Rabu.