Ketua DPR: Pembatasan transaksi tunai akan ubah peta politik

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal (PTUK) yang masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2018 akan mengubah peta perpolitikan apabila diundangkan di tahun politik.

“Banyak konsekuensi kalau RUU ini diundangkan sebelum Pilpres. Tahun ini ada Pilkada serentak Juni-Juli dan Pileg serentak di Oktober tahun depan,” ujar dia dalam diskusi RUU PTUK di Jakarta, Selasa.

Dalam perpolitikan Indonesia, menurut Bambang, terdapat beberapa fase mulai dari Pilkada hingga Pilpres yang memerlukan uang besar untuk bisa mendapatkan tiket dukungan dari partai politik.

Karena syarat untuk jadi gubernur, bupati, dan walikota harus didukung beberapa kursi. Oleh karena itu, lanjut Bambang, kandidat harus belanja suara dengan mengeluarkan uang miliaran hingga ratusan miliar.

“Ini pasti transaksinya tunai, tidak berani nontunai dan pasti gunakan mata uang asing yang jumlahnya lebih tipis,” ungkap dia.

Kemudian, dia mengakui, peredaran uang tunai dalam pecahan kecil selama masa kampanye hampir seluruhnya menggunakan pecahan Rp10 ribu, Rp20 ribu, dan Rp50 ribu.

“Kalau bank dilarang menukarkan uang pecahan kecil pasti [kandidat] kalang kabut. Kemudian pas di TPS, jadi calon itu harus sediakan 1 juta hingga 2 juta amplop yang isinya Rp10 ribu hingga Rp50 ribu,” Bambang mengakui.

Oleh karena itu, RUU tersebut menurut dia juga akan mengubah gaya hidup dan bisnis masyarakat.

Namun, Bambang menegaskan DPR siap membahas RUU PTUK di Komisi III segera setelah pemerintah menyerahkan draft RUU kepada dewan.