Peneliti: Media partisan bisa picu konflik

Pizaro Gozali

JAKARTA

Peneliti Politik Siti Zuhro meminta media tak menjadi partisan untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas.

Menurut Zuhro, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya berada di pundak Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan masyarakat, tapi juga media massa.

“Media itu punya tanggung jawab moral yang luar biasa. Kita tak bisa membayangkan jika media menjadi partisan,” jelas Zuhro dalam “Diskusi Komitmen untuk Pemilu Bebas Konflik” di Jakarta, Senin.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menerangkan media bisa memicu konflik jika pemberitaannya tidak objektif.

Kondisi media yang tidak objektif bisa membuat masyarakat terlibat konflik horizontal. Padahal, pemilu berkualitas adalah yang berjalan tanpa kerusuhan.

“Kita nanti akan berhadap-hadapan pada sesuatu yang tidak kita inginkan,” jelas Zuhro.

Dalam kesempatan sama, Ketua Forum Pemimpi Redaksi (Pemred) Tommy Suryopratomo mengatakan pers berperan aktif untuk menjaga iklim demokrasi dan pemilu damai di Indonesia.

“Dari tahun 1999 sampai 2014, penyelenggaraan pemilu tak ada pertumpahan darah,” ujar Suryaprotomo.

Menurut Suryapratomo, Forum Pemred telah menghasilkan deklarasi yang berkomitmen menjunjung kode etik jurnalistik dan norma kesantunan dalam menulis berita Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

“Kami juga berkomitmen menjaga objektivitas pemberitaan dan memberikan porsi yang sesuai kepada semua peserta Pilkada 2018 dan Pemilu 2019,” jelas Suryopratomo.

Forum Pemred percaya penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 serta semua elemen terkait akan melaksanakan tugasnya dengan profesional, jujur dan adil demi kemaslahatan bangsa.

“Kami menghimbau semua peserta Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 agar berkompetisi secara sehat, menghindari kampanye negatif, disinformasi, ataupun pengguna isu-isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) yang dapat memecah belah bangsa,” jelas Suryopratomo.