Pizaro Gozali İdrus
31 Januari 2019•Update: 01 Februari 2019
Pizaro Gozali
JAKARTA
DPR mengecam tindakan Vanuatu yang dianggap mengganggu kedaulatan Indonesia di Papua.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Rofi Munawar pada Kamis meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia memperkuat diplomasi dengan Vanuatu agar negara itu mendapat informasi yang benar soal Papua.
“Vanuatu dan beberapa Negara di kepulauan Pasifik terus menerus memberikan kesempatan dan membantu menyuarakan kepentingan organisasi Papua Merdeka,” kata Rofi di Jakarta.
Rofi menyampaikan bukan kali pertama Vanuatu merongrong kedaulatan Indonesia lewat Papua.
Menurut Rofi, setiap tahun di sidang umum PBB Vanuatu menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua.
“Kita mengecam langkah yang diambil oleh Vanuatu di Komisi Tinggi HAM PBB, namun demikian peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi delegasi Indonesia untuk lebih baik lagi dalam memperkuat strategi diplomasi terkait masalah Papua,” kata Rofi.
Menurut Rofi, pemerintah harus memperbaiki kerja diplomatik dengan secara aktif melakukan antisipasi dan mitigasi isu terhadap semua persoalan yang sangat sensitif.
Rofi menyampaikan agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari dalam kerja diplomatik, ada baiknya dibangun komunikasi yang konstruktif dengan negara-negara Pasifik.
Pekan lalu, Vanuatu ikut membantu tokoh separatis Papua Benny Wenda masuk ke Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa.
Dalam kesempatan itu, pimpinan OPM Benny Wenda menyerahkan petisi yang berisi mengenai kemerdekaan Papua Barat kepada Komisioner Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss.
Petisi itu diklaim mendapatkan dukungan dari 1,8 juta masyarakat Papua yang ingin berpisah dari Indonesia.
Dalam pertemuan dengan KT HAM PBB, Benny menyebut Papua tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat di bawah pemerintahan Indonesia.
