Polri utamakan langkah persuasif tangani konflik pemilu

Nicky Aulia Widadio

JAKARTA

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sepakat mengedepankan upaya persuasif untuk mencegah dan menangani konflik terkait pelaksanaan Pemilihan Umum 2019.

Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan penegakan hukum harus menjadi opsi terakhir dalam menyelesaikan persoalan terkait pemilu di masyarakat.

Pasalnya, kata dia, penegakkan hukum akan memicu kekecewaan salah satu pihak dan berpotensi memanaskan situasi.

Dia meminta jajarannya lebih solutif, bisa mendinginkan situasi, serta tidak bertindak kasar.

"Kami harus berikan arahan tahan diri. Penegakan hukum yang kira-kira akan berdampak pada persoalan yang lebih besar supaya bisa dikendalikan," ujar Ari Dono pada rapat pimpinan Polri 2019 di Jakarta, Kamis.

Ari Dono menilai hal ini penting untuk menghadirkan kenyamanan di tengah masyarakat dan mencegah memanasnya situasi menjelang pemilu.

Selain itu, dia meminta jajarannya secara aktif mencegah kegiatan dari kelompok-kelompok radikal atau kegiatan politik di rumah ibadah.

“Masjid-Masjid mana yang dipakai kelompok tertentu untuk melaksanakan kegiatan politik ataupun giat lainnya yang tidak untuk kegiatan agama. Ambil langkah-langkah untuk pencegahan ini,” jelas dia.

Rencana pengamanan pemilu menjadi isu utama dalam rapat pimpinan Polri 2019.

Isu lain yang juga dibahas yakni meningkatnya kejahatan siber seperti maraknya hoax menjelang pemilu serta ketahanan pangan dan ekonomi.