Rhany Chairunissa Rufinaldo
01 Februari 2019•Update: 01 Februari 2019
Md. Kamruzzaman
DHAKA, Bangladesh
Menteri Luar Negeri Bangladesh pada Kamis mengatakan Myanmar perlu diberi tekanan agar negara itu mengkondisikan lingkungan yang menguntungkan bagi Rohingya untuk pulang.
AK Abdul Momen membuat pernyataan pada Kamis dalam sebuah pertemuan dengan Earl Robert Miller, duta besar AS untuk Bangladesh, di Dhaka.
Momen juga mengangkat masalah pembentukan zona aman untuk Rohingya di negara bagian Rakhine dan mengupayakan kerja sama dengan Amerika Serikat dalam menyelesaikan krisis.
Soal pemindahan sejumlah warga Rohingya ke Bhashan Char, sebuah pulau terpencil di pintu masuk Teluk Bengal yang rawan bencana alam, Momen mengatakan kepada Miller bahwa sekitar 100.000 warga Rohingya rencananya akan dipindahkan ke sana atas dasar sukarela.
Dia menekankan bahwa Rohingya akan memiliki kesempatan untuk mencari nafkah di sana, menjanjikan keamanan dan mengatakan bahwa pulau itu akan seperti Singapura.
Sebagian besar dari 750.000 lebih pengungsi Rohingya di Bangladesh saat ini tinggal di tenggara negara itu, di daerah-daerah seperti Cox's Bazar, setelah melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan di Myanmar.
Kelompok teraniaya
Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok yang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan yang terus meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.
Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.
Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA yang berjudul 'Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira'.
Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.
PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penculikan yang dilakukan oleh personil keamanan.
Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.