Hayati Nupus
18 Desember 2018•Update: 19 Desember 2018
Hayati Nupus
JAKARTA
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memetakan ada empat hal yang perlu dipastikan oleh penyelenggara agar Pemilu 2019 bisa berjalan dengan baik.
Pertama, ujar Direktur Perludem Titi Anggraini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memastikan agar pemilih terinformasi dengan baik.
“Tantangan 2019, KPU perlu memastikan pemilih mendapatkan informasi yang bebeas dari kebohongan,” ujar Titi, Selasa, di Jakarta.
Titi mengatakan bahwa Pemilu di Indonesia merupakan Pemilu serentak terbesar dan terkompleks sedunia.
Pemilu di Indonesia, lanjut Titi, diikuti oleh calon dan jumlah pemilih yang banyak.
“Di negara lain tidak ada surat suara [dengan daftar calon] begini banyak,” kata Titi.
Dari sisi anatomi wilayah saja, ujar Titi, Pemilu di Indonesia rumit. Pemilih tersebar di ribuan pulau dengan jumlah penduduk yang banyak di tiap kecamatan atau kelurahan.
Kedua, lanjut Titi, pentingnya koordinasi kolektif kolegial KPU. KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berada di tengah dua kelompok yang terbelah, antara penguasa-petahana dan penantang.
Jika penyelenggara lamban dan tidak responsif terhadap persolan yang muncul, tambah Titi, narasi Pemilu akan menjadi liar.
“Obat dari situasi ini adalah bagaimana kita memastikan konsep kolektif kolegial KPU bekerja maksimal,” kata Titi.
Ketiga, ujar Titi, KPU perlu memiliki standar tata kelola yang baik dari pusat hingga ke daerah.
Misalnya, lanjut Titi, KPU perlu memastikan seluruh personil yang berjumlah sekitar 7 juta orang itu dapat bekerja di TPS sesuai prosedur dan tata kerja KPU.
Di antaranya, tambah Titi, memastikan Pemilu berlangsung jujur dan adil, serta beroleh hasil yang cepat.
Sejak 2014, kata Titi, KPU sudah mempraktekkan hitung cepat lewat Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).
“Tantangan ke depan, KPU perlu memastikan agar seluruh personilnya bisa beradaptasi dengan kompleksitas teknis yang ada tapi juga tidak kedodoran soal hasil,” ujar Titi.
Sedang keempat, Titi menekankan pentingnya KPU memiliki integritas yang baik.
KPU, lanjut Titi, rentan untuk ditarik terlibat praktik curang.
“Kami berharap KPU independen dan kredibel, agar mencatatkan sejarah bahwa Indonesia berhasil menggelar the most bigger and complex election in the world, tapi sekaligus pemilu adil dan cepat,” pungkas Titi.