Utang Indonesia hingga Februari sebesar Rp4.566 triliun

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Kementerian Keuangan mengungkapkan jumlah utang pemerintah pusat hingga Februari tahun ini sebesar Rp4.566,26 triliun.

Posisi ini lebih tinggi dari jumlah utang pada Februari tahun lalu yang berjumlah Rp4.034,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan besaran utang pemerintah tersebut dipengaruhi oleh strategi frontloading yang dilakukan untuk pengadaan Surat Berharga Negara (SBN) yang berjumlah Rp197,09 hingga akhir Februari.

Frontloading merupakan istilah yang digunakan untuk strategi penerbitan SBN pada awal tahun dengan jumlah yang cukup banyak.

Dengan demikian, penerbitan utang sampai dengan akhir tahun menjadi lebih sedikit.

“Strategi frontloading membuat rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 30,33 persen untuk akhir Februari 2019,” jelas Menteri Sri dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Meski begitu, dia mengatakan rasio utang terhadap PDB masih berada pada taraf yang aman mengingat besaran utang pemerintah yang ditetapkan dalam Undang Undang Keuangan Negara maksimum sebesar 60 persen dari PDB.

Menteri Sri menjelaskan strategi frontloading juga telah dilakukan pada tahun sebelumnya dalam penerbitan SBN dan masih dilanjutkan pada saat ini untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun 2019.

Menurut dia, strategi tersebut dilakukan mengingat tahun 2019 adalah tahun yang unpredictable karena ketidakpastian pasar merupakan tantangan yang harus diwaspadai pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

“Dengan strategi frontloading, pemerintah dapat mengantisipasi ketidakpastian di akhir tahun akan yield (imbal hasil) yang tinggi,” ungkap Menteri Sri.

Selain itu, Menteri Sri menambahkan strategi tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dengan lebih fokus pada pendalaman pasar dalam negeri.

Dia menjelaskan besaran utang pemerintah pada akhir Februari 2019 terdiri atas SBN dengan komposisi 82,69 persen terhadap total utang dengan jumlah Rp3.775,79 triliun. Komposisi SBN berdenominasi rupiah mencapai Rp2.723,13 triliun dan SBN berdenominasi valas sebesar Rp1.052,66 triliun.

Kemudian, utang pemerintah yang berasal dari pinjaman sebesar 17,31 persen terhadap total utang dengan jumlah Rp790,47 triliun. Utang pinjaman sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri dengan jumlah Rp783,33 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp7,13 triliun.

Sementara itu, Menteri Sri mengatakan penerbitan SBN (Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara) untuk tahun 2019 masih dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek serta refinancing. Sementara pinjaman luar negeri pada tahun 2019 dialokasikan untuk membiayai proyek serta menutup defisit anggaran secara umum.