Pizaro Gozali İdrus
11 Desember 2018•Update: 11 Desember 2018
Pizaro Gozali
JAKARTA
Rezim militer Thailand mencabut larangan berkampanye untuk semua partai politik menjelang pemilihan umum nasional yang akan digelar pada Februari 2019, lansir Bangkokpost pada Selasa.
Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha menyampaikan kebebasan berpolitik harus dijamin menjelang pemilihan umum.
"Partai-partai politik dapat berkampanye untuk menyampaikan kebijakan mereka," ujar Prayut
Pembatasan Thailand terhadap aktivitas politik mulai longgar sejak September.
Saat itu, partai politik dimungkinkan untuk merekrut anggota baru dan memilih pemimpin.
Namun kampanye dan demonstrasi jalanan tetap dilarang.
Prayut mulai mengambil alih kepemimpinan di Thailand sejak 2014 melalui kudeta terhadap Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
