Pemerintah desak petugas pajak lebih berintegritas

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan evaluasi dan memperbaiki posisi sebagai institusi yang anti-korupsi.

“Jatuh bangunnya keuangan negara tergantung pada pajak sehingga integritas harus dijaga,” tegas Menteri Sri Mulyani, di Jakarta, Rabu.

Saat ini para petugas pajak dilarang untuk bertemu dengan wajib pajak di luar kantor guna meminimalisasi adanya "main mata" antara petugas pajak dan wajib pajak.

Menurut Menteri, sepuluh tahun yang lalu banyak petugas pajak yang menerima suap dari wajib pajak karena merasa gajinya kecil. Untuk mengatasi hal ini pemerintah sudah melakukan perbaikan insentif dan tunjangan kinerja para petugas pajak agar dapat lebih tahan dari godaan suap para wajib pajak. Bahkan insentif petugas pajak lebih tinggi dari aparat sipil mana pun.

Menteri kembali menekankan agar petugas pajak tidak menjadikan Indonesia sebagai republik transaksional akibat penyelewengan pajak yang dilakukan. Pemerintah ingin para petugas pajak dapat berkontribusi membangun negeri, bukan untuk memperkaya diri.

Sebagai informasi, hingga Oktober lalu pemerintah baru mengumpulkan pendapatan pajak sebesar Rp770,7 triliun atau 60 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang berjumlah Rp1.283,6 triliun.

Sementara pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak lebih besar dengan jumlah Rp870,9 triliun dari target Rp1.355,2 triliun.

Kemudian sepanjang tahun 2016 jumlah pajak yang bisa diraih sebanyak Rp1.105 triliun atau 81,54 persen dari target penerimaan pajak.

Hingga akhir tahun nanti Menteri Sri meminta para petugas pajak dapat mengusahakan penerimaan pajak yang lebih optimal.