Kementerian BUMN pangkas jumlah direksi Pertamina

JAKARTA

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memangkas jumlah direksi perusahaan minyak dan gas milik negara Pertamina dari 11 direksi menjadi hanya enam dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Jumat.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pemangkasan jumlah direksi tersebut sesuai dengan rencana memastikan seluruh BUMN fokus pada bisnis inti.

“Kita mau konsisten pada program restrukturisasi dan konsolidasi,” ujar Menteri Erick dalam konferensi pers virtual, Jumat.

Dia menambahkan alasan yang tidak kalah penting dari perampingan tersebut adalah setiap direksi harus memenuhi standar key performance indicator (KPI) untuk menghasilkan kinerja terbaik.

Selain itu, Menteri Erick menambahkan Pertamina juga disiapkan menjadi holding BUMN energi yang akan memiliki subholding.

“Perusahaan holding memang direksinya harus enam, tidak boleh kebanyakan,” kata dia.

Dia mengatakan jajaran direksi yang harus ada selain direktur utama adalah direktur finansial, sumber daya manusia, dan layanan perusahaan.

Kemudian, pada subholding nanti akan ada penggabungan unit bisnis yang ada menjadi satu kesatuan bisnis, seperti misalnya subholding hulu (upstream).

Menteri Erick menjelaskan kebijakan selama ini khususnya di hulu tidak linear, yang dibuktikan dengan terus turunnya produksi ataupun lifting minyak dan gas.

Oleh karena itu, melalui perampingan direksi ini diharapkan bisa menyatukan kebijakan-kebijakan yang ada di bisnis hulu menjadi sinergi dan efisien sehingga bisa berbagi pengetahuan secara rinci agar lifting migas bisa tumbuh.

Jajaran direksi Pertamina saat ini setelah RUPS antara lain:

Direktur Utama Nicke Widyawati

Direktur Penunjang Bisnis M Haryo Yunianto

Direktur Keuangan Emma Sri Martini

Direktur Sumber Daya Manusia Koeshartanto

Direktur Logistik Mulyono

Direktur Strategi Iman Rachman

Menteri Erick mengatakan direksi diwajibkan memenuhi KPI antara lain bisa membuat dua perusahaan subholding go public dalam dua tahun agar ada perubahan signifikan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Dia menjelaskan pertimbangan tetap menjadikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama karena masih menjadi pilihan terbaik saat ini, walaupun ada beberapa nama lain yang sempat diajukan.

“Saya tidak ingin ada politisasi seakan-akan pemilihannya aneh-aneh. Saat ini Nicke masih yang terbaik,” ungkap Menteri Erick.

Dia juga menekankan bahwa pemilihan direksi BUMN bukan berdasarkan faktor suka atau tidak suka karena seorang direktur diangkat oleh menteri terdahulu,

“Saya ingin klarifikasi, tidak semua direktur utama yang diangkat oleh menteri sebelumnya saya ganti, karena saya mengutamakan dalam mempercayakan kepemimpinan kepada direksi BUMN harus ada KPI,” tegas Menteri Erick.

Dia juga mengatakan tidak ingin direksi BUMN diganti setiap hari karena tidak akan bisa efektif untuk bekerja.

“Saya akan ganti kalau KPI tidak tercapai, atau mereka (direksi) menjadikan dirinya tidak profesional dan lebih banyak mencantolkan kebijakan pada individu tertentu,” imbuh Menteri Erick.