İqbal Musyaffa
19 Desember 2019•Update: 23 Desember 2019
JAKARTA
Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa hingga akhir November APBN 2019 tercatat mengalami defisit sebesar Rp368,9 triliun atau 2,29 persen dari PDB.
Defisit APBN tersebut jauh di atas target dalam APBN 2019 yang ditetapkan sebesar 1,84 persen dari PDB.
Defisit APBN tersebut terdiri dari belanja negara yang sebesar Rp2.046 triliun sementara penerimaan negara hanya Rp1.677,11 triliun.
Kemudian pada keseimbangan primer juga terjadi defisit yang melebar dari target Rp20,1 triliun menjadi Rp101,3 triliun atau melebar 504 persen hingga akhir November.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan melebarnya defisit ini karena APBN menjalankan fungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global karena tensi perdagangan dan juga krisis di berbagai negara seperti Chile.
“Dalam menjalankan fungsi ini, APBN bersifat countercyclical yang memberikan stimulus fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelas Menteri Sri Mulyani di Jakarta, Kamis.
Meski begitu, Menteri Sri Mulyani mengatakan defisit APBN semakin membaik hingga tanggal 13 Desember menjadi 2,21 persen karena adanya kenaikan pertumbuhan penerimaan pajak serta optimalisasi belanja.
Sementara itu, pemerintah pada bulan November lalu telah menerbitkan Green Sukuk Ritel yang merupakan pertama di dunia.
Menurut Menteri Sri Mulyani, penerbitan tersebut selain untuk menjaga kesinambungan fiskal juga sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam menjalankan proyek hijau yang mendukung lingkungan.
“Pemerintah senantiasa memantau dan mewaspadai perkembangan kondisi global dan domestik yang sangat dinamis,” kata dia.
