UE bantu USD9,8 juta untuk pengungsi Myanmar

Diyar Guldogan

ANKARA

Komisi Eropa akan menyalurkan paket bantuan kemanusiaan baru senilai EUR9 juta (USD9,8 juta) untuk menyokong kehidupan orang-orang yang terkena dampak kekerasan di Myanmar.

"Situasi di Myanmar sudah sangat mengenaskan. Kami tidak bisa melupakan para korban di Myanmar yang mengungsi dari rumah-rumah mereka karena kekerasan yang sedang berlangsung di negara itu. Perlindungan warga sipil akan terus menjadi prioritas utama kami," cetus Christos Stylianides, komisaris untuk bantuan kemanusiaan dan perlindungan sipil.

Stylianides mengatakan bantuan itu bertujuan memberikan perlindungan ke mereka yang paling rentan kehilangan hak-hak dasar, khususnya mereka yang tinggal di negara bagian Kachin, Shan dan Rakhine.

"Semua pihak yang terlibat dalam konflik harus menghormati hukum humaniter internasional dan memberikan akses kemanusiaan tanpa batas ke seluruh bagian negara," tegas dia dalam pernyataan yang dirilis oleh Komisi Eropa.

Dalam pernyataan tersebut, UE telah mendanai operasi kemanusiaan di Myanmar sejak 1994, yang jumlahnya mencapai lebih dari EUR249 juta (USD273 juta).

Rohingya, yang disebut-sebut PBB sebagai kaum paling teraniaya, menderita sejumlah serangan sejak kekerasan komunal meletus pada 2012.

Amnestry International mengungkapkan bahwa lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar perempuan dan anak-anak, melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh, sejak pasukan keamanan Myanmar melancarkan serangan ke komunitas Muslim minoritas pada 2017.

Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sekitar 24.000 Muslim Rohingya dibunuh oleh pasukan Myanmar sejak 25 Agustus 2017.

Dalam laporannya yang berjudul "Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira", OIDA menyebutkan lebih dari 34.000 Rohingya dibakar hidup-hidup, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli.

Tak hanya itu, sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh militer dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar habis dan 113.000 lainnya dirusak.

Komisi Eropa mengatakan negara bagian Kachin dan Shan telah menyaksikan "evakuasi paksa ratusan ribu warga sipil" sejak konflik antara pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata meletus pada 2011.

"Kekerasan telah meningkat secara signifikan sejak awal 2018, yang memicu perpindahan penduduk terbanyak di kedua negara bagian dalam beberapa dekade terakhir," tambah komisi itu.