Politik, Dunia

Turki kecam serangan Armenia terhadap pasukan Azerbaijan di perbatasan

Menlu Turki menekankan bahwa negaranya berada di sisi Azerbaijan soal bentrokan yang terjadi di perbatasan Azerbaijan-Armenia

Muhammad Abdullah Azzam  | 13.07.2020 - Update : 13.07.2020
Turki kecam serangan Armenia terhadap pasukan Azerbaijan di perbatasan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu berpidato dalam pertemuannya dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki Mehmet Nuri Ersoy (tidak terlihat) di Manavgat, Antalya, Turki, pada 5 Juli 2020. (Mustafa Çiftçi - Anadolu Agency)

Ankara

Nazlı Yüzbaşıoğlu, Ömer Tuğrul Çam

ANKARA

Menteri Luar Negeri Turki pada Senin mengutuk keras serangan mematikan oleh militer Armenia terhadap pasukan Azerbaijan.

Dalam sebuah wawancara di televisi, Menlu Mevlut Cavusoglu mendesak Armenia untuk "menggunakan akal sehatnya" dan menggarisbawahi bahwa Turki mendukung Azerbaijan "dengan semua kekuatan yang dimilikinya".

Komentar Cavusoglu itu muncul tak lama setelah tiga tentara Azerbaijan tewas dan empat lainnya terluka dalam bentrokan perbatasan dengan pasukan Armenia pada Minggu.

Terkait isu keputusan Turki baru-baru ini yang mengubah Hagia Sophia menjadi masjid setelah berfungsi sebagai museum selama dekade, menteri Turki itu mengatakan negaranya sangat menolak komentar yang mencoba campur tangan terhadap hak kedaulatan negaranya atas keputusan tersebut.

Pada Jumat, pengadilan Turki membatalkan dekrit Kabinet 1934 yang mengubah Hagia Sophia menjadi museum, membuka jalan bagi situs itu untuk digunakan kembali sebagai masjid setelah jeda 85 tahun.

Pengadilan memutuskan bahwa permata situs bersejarah itu dimiliki oleh sebuah yayasan yang didirikan oleh Sultan Muhammad al-FAtih, Kaisar Ottoman penakluk Istanbul, dan digunakan sebagai masjid - status yang tidak dapat diubah secara hukum.

Selain itu, Cavusoglu menyoroti seruan Turki atas gencatan senjata di Libya dengan mengatakan, "Kami percaya bahwa solusi politik adalah satu-satunya solusi di negara itu, tetapi syarat-syarat yang diperlukan harus dipenuhi."

Libya dirundung perang saudara sejak penggulingan mendiang Muammar Gaddafi pada 2011.

Pemerintah baru Libya didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal akibat serangan militer oleh pasukan Khalifa Haftar.

PBB mengakui pemerintah Libya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj sebagai otoritas yang sah negara itu.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın