16 Maret 2026•Update: 16 Maret 2026
WASHINGTON
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dirinya memiliki “hak mutlak” untuk memberlakukan tarif baru terhadap barang impor setelah Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa sejumlah tarif yang ia terapkan sebelumnya dinilai tidak sah secara hukum.
Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosialnya, Truth Social, pada Minggu, Trump mengkritik putusan Mahkamah Agung tersebut.
Ia menilai keputusan pengadilan itu berpotensi merugikan Amerika Serikat hingga triliunan dolar karena dianggap memberikan keuntungan bagi negara dan perusahaan asing yang selama ini dinilainya memanfaatkan pasar AS.
“Mahkamah Agung kita telah membuat negara-negara ini sangat senang, tetapi seperti yang mereka tunjukkan, saya memiliki hak mutlak untuk mengenakan tarif dalam bentuk lain, dan saya sudah mulai melakukannya,” tulis Trump.
Pada Februari lalu, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa undang-undang yang digunakan pemerintah untuk menangani keadaan darurat nasional tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi sejumlah tarif impor yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap berbagai negara.
Setelah putusan tersebut, Trump memperkenalkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap barang dari banyak negara menggunakan dasar hukum berbeda, yakni Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974.
Namun, tarif sementara itu hanya berlaku selama 150 hari atau hingga Juli mendatang. Trump juga sempat menyatakan rencana menaikkan tarif tersebut menjadi 15 persen, meskipun hingga kini belum diterapkan.
Sementara itu, pekan lalu pejabat pemerintah AS memulai beberapa penyelidikan perdagangan yang dinilai dapat membuka jalan bagi penerapan putaran baru tarif permanen untuk menggantikan kebijakan tarif sebelumnya yang dibatalkan oleh pengadilan.
Meski demikian, putusan Mahkamah Agung tidak secara eksplisit menyatakan bahwa presiden memiliki “hak mutlak” untuk memberlakukan tarif dalam bentuk lain.
