Puncak kekeringan pada Agustus, 28 provinsi terdampak

Nicky Aulia Widadio

JAKARTA

Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak kekeringan akan terjadi pada Agustus 2019 mendatang sebagai dampak dari musim kemarau.

Sebanyak 28 provinsi akan terdampak bencana kekeringan dengan cakupan luas 11,77 juta hektare pada musim kemarau ini.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BMKG dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinasi Bidang PMK, Dody Usodo mengatakan kekeringan telah terjadi khususnya di wilayah pesisir selatan Jawa.

Dia memperkirakan ada 48,4 juta orang yang berpotensi terdampak kekeringan di 28 provinsi tersebut.

“Kekeringan pada tahun ini akan lebih dibandingkan kekeringan 2018 lalu,” kata Dody dalam konferensi pers di Jakarta.

Berdasarkan pemantauan BMKG, hujan tidak turun di Sumatera Selatan, Lampung, sepanjang Jawa hingga Nusa Tenggara Timur dalam 20 hari hingga 60 hari belakangan.

Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Dodo Gunawan mengatakan kekeringan juga mengancam sejumlah sentra produksi pangan.

“Ada delapan sentra produksi padi mulai dari Sumatra Selatan dan daerah utara Jawa,” kata Dodo.

Namun menurut Dodo, sejumlah daerah sentra pangan telah memiliki sistem irigasi yang baik sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan.

“Yang menjadi perhatian adalah daerah-daerah yang secara imigrasi kurang memenuhi,” kata dia.

BMKG berharap prediksi kekeringan ini akan menjadi masukan bagi kementerian terkait agar tidak mengganggu produksi pangan.

Sementara itu, pemerintah melalui BPPT berencana membuat posko modifikasi cuaca di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk beroperasi di wilayah Jawa.

Sedangkan untuk wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, akan dibangun juga posko modifikasi cuaca di Kupang.