BRUSSELS

Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menggambarkan krisis kemanusiaan di Gaza sebagai “bencana” dan menyesalkan situasi hak asasi manusia di sana.

"Hak asasi manusia tengah dilanggar. Tinjauan atas kepatuhan Israel terhadap perjanjian asosiasi bersama kami telah mengonfirmasi bahwa ini adalah situasi yang tidak dapat diterima," kata dia.

Costa mengatakan para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) akan membahas kemungkinan langkah selanjutnya, sambil menggarisbawahi perlunya "dialog terbuka" dengan Israel. 

Dia menyampaikan pernyataan tersebut saat para pemimpin negara anggota Uni Eropa berkumpul pada Kamis di Brussels untuk menghadiri pertemuan puncak.

Setelah pertemuan terakhir di bawah kepresidenan Polandia, Costa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengadakan konferensi pers bersama.

Costa menyerukan sistem pertahanan Eropa yang lebih terkoordinasi, menekankan perlunya efisiensi dan pembagian beban yang adil daripada menduplikasi investasi militer di seluruh 27 negara anggota UE.

"Kita tidak perlu meniru kemampuan yang sama di setiap negara anggota. Kita tidak perlu melipatgandakan semua investasi kita dalam pertahanan. Yang kita butuhkan adalah efisiensi dan pembagian beban yang adil," ujar dia.

Dia menekankan bahwa keamanan Eropa berhubungan langsung dengan Ukraina, dan menegaskan kembali komitmen UE untuk mendukung Kyiv dan memajukan proses aksesi UE-nya.

"Sekaranglah saatnya untuk mengintensifkan pekerjaan kita dan memajukan (Ukraina) di jalur menuju aksesi Uni Eropa," tambah dia.

Von der Leyen menggambarkan pertemuan tersebut berlangsung di tengah "volatilitas geopolitik dan geoekonomi yang serius."

Dia menekankan bahwa semakin kuat Ukraina, semakin baik pula kemampuannya untuk mempertahankan diri dan berkontribusi pada keamanan Eropa yang lebih luas.

Mengenai Gaza, dia menyebut situasi kemanusiaan "mengerikan dan tak tertahankan," dan mendesak pengiriman bantuan segera.

Von der Leyen juga memberi penjelasan kepada para pemimpin tentang negosiasi perdagangan dengan AS, dan mencatat bahwa kemajuan sedang terjadi.

"Kami siap untuk kesepakatan. Pada saat yang sama, kami bersiap untuk kemungkinan tidak tercapainya kesepakatan yang memuaskan. Itulah sebabnya kami berkonsultasi mengenai daftar penyeimbangan kembali, dan kami akan membela kepentingan Eropa sebagaimana diperlukan. Singkatnya, semua opsi masih tersedia," katanya.

Secara terpisah, dalam kesimpulan KTT, Dewan Eropa membahas situasi di Libya dan dampak potensialnya terhadap keamanan dan migrasi Eropa.

"Dewan Eropa mengingat bahwa Nota Kesepahaman Turkiye-Libya tentang penetapan batas yurisdiksi maritim di Laut Mediterania melanggar hak kedaulatan negara ketiga, tidak mematuhi Hukum Laut, dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum apa pun bagi negara ketiga," kata dia.

Menjelang pertemuan puncak, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengatakan bahwa Yunani akan meminta referensi eksplisit terhadap memorandum maritim Türkiye-Libya dalam kesimpulan pertemuan puncak.