Muhammad Abdullah Azzam
29 April 2020•Update: 30 April 2020
Yusuf Ozcan
PARIS
Menanggapi soal deklarasi sepihak Khalifa Haftar untuk menjadi penguasa Libya, Prancis mengungkapkan bahwa konflik di Libya tak akan berakhir dengan "keputusan sepihak”.
Dalam sebuah pernyataan, Olivier Gauvin, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, menekankan bahwa konflik di Libya hanya dapat diselesaikan melalui dialog dua pihak.
"Konflik tak akan berakhir dengan keputusan sepihak. Tak ada alternatif untuk solusi politik yang dibuat dalam kerangka konferensi Berlin," kata Gauvin.
Gauvin mengatakan Prancis mendukung kedaulatan, persatuan dan stabilitas di Libya.
Dalam sebuah pernyataan via video pada Senin, Jenderal Haftar yang memerangi pemerintah Libya yang diakui secara internasional di Tripoli, mengaku dirinya "menerima mandat rakyat" untuk memerintah negara itu.
Haftar mengatakan perjanjian Skhirat pada 2015 yang ditandatangani di bawah naungan PBB yang membentuk GNA untuk mengelola proses transisi di Libya sudah tidak berlaku.
Haftar dan sekutu-sekutu politiknya berusaha menghalangi perjanjian tersebut untuk diberlakukan di lapangan.
Sejak penggulingan pemerintahan Muammar Khaddafi pada 2011, dua poros kekuasaan yang saling bersaing muncul di Libya, satu di Libya Timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli yang mendapat persetujuan PBB dan internasional.
