Dunia

Pejabat PBB desak ASEAN bertindak soal kekerasan Myanmar

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar mengatakan pelanggaran hak telah menciptakan masalah yang semakin serius

Rhany Chairunissa Rufinaldo   | 19.07.2019
Pejabat PBB desak ASEAN bertindak soal kekerasan Myanmar Anak-anak Rohingya yang melarikan diri dari penindasan operasi militer di negara bagian Rakhine Myanmar mengantre bantuan makanan dari Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (TIKA) di Cox's Bazar, Bangladesh pada 30 November 2017. (Fırat Yurdakul - Anadolu Agency)

Ankara

Riyaz ul Khaliq

ANKARA 

Pelapor khusus PBB mengatakan ASEAN memiliki peran besar untuk dimainkan di Myanmar, yang merupakan salah satu anggota dari organisasi regional itu.

Dalam siaran pers yang dirilis pada Kamis, Yanghee Lee mengamati bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar menciptakan masalah yang semakin serius untuk Asia Selatan dan Tenggara.

Lee mengatakan sekitar 1,5 juta pengungsi dari Myanmar ditampung di Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia dan Thailand.

"Perdagangan dan penyelundupan orang-orang dari Myanmar dan perdagangan obat bius di dalam dan di luar kawasan adalah bentuk keprihatinan yang semakin mendalam," ujar dia.

Lee mengatakan dia merasa sedih dengan adanya laporan bahwa perempuan dan anak-anak diperdagangkan dari Myanmar utara ke negara-negara tetangga untuk menjadi pekerja seks.

"Konflik selama bertahun-tahun di negara bagian Shan dan Kachin utara telah membuat keluarga putus asa secara finansial, membuat perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perdagangan manusia," kata pakar PBB itu.

Lee menegaskan bahwa negara-negara tetangga Myanmar perlu mengakui masalah serius yang telah ditimbulkan oleh negara itu.

“Berlanjutnya pelanggaran berat hak asasi manusia di Myanmar membahayakan kehidupan orang-orang di sekitar negara itu dan tanpa henti berdampak pada negara tetangga sedemikian rupa sehingga dapat mengancam perdamaian dan keamanan Asia Selatan dan Tenggara,” tambah dia.

Lee meminta negara-negara kawasan untuk mengambil tindakan yang lebih kuat untuk mengatasi masalah keamanan yang disebabkan oleh tindakan Myanmar.

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar itu juga mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk memblokir internet seluler selama sebulan di sembilan kota di Rakhine utara dan Chin selatan adalah langkah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diterima.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın