12 Juli 2017•Update: 12 Juli 2017
Kyaw Ye Lynn
YANGON, Myanmar
Tindakan militer di negara bagian Rakhine di Myanmar telah meninggalkan lebih dari 220.000 warga Rohingya hampir kelaparan, menurut badan pangan PBB.
World Food Program (WFP) mengatakan pada Senin bahwa kerawanan pangan semakin buruk di wilayah yang sudah rentan utara Rakhine sejak tindakan militer mulai pada Oktober lalu.
Laporan WFP itu mengatakan hampir sepertiga populasi di area tersebut, dimana mayoritas merupakan warga Rohingya Muslim, teridentifikasi sangat rawan pangan dan memerlukan bantuan kemanusiaan, dengan perkiraan 225.800 orang menderita kelaparan.
“Tidak satupun anak-anak yang kami survey mendapatkan asupan nutrisi minimum,” lapor studi tersebut yang meneliti 450 keluarga di 45 desa di wilayah tersebut.
Mereka menambahkan sekitar 80.500 anak-anak berusia di bawah lima tahun akan membutuhkan perawatan maltnutrisi dalam 12 bulan ke depan.
Laporan WFP ini dirilis sehari setelah kunjungan 12 hari oleh peneliti PBB di Myanmar guna mempelajari kondisi hak asasi manusia di negara tersebut.
Pelapor khusus PBB mengenai kondisi hak manusia Myanmar, Yanghee Lee, tiba di ibukota Nay Pi Taw pada Minggu, dan dijadwalkan mengunjungi beberapa daerah rawan konflik termasuk Rakhine.
Oktober lalu Myanmar meluncurkan tindakan militer setelah insiden pembunuhan sembilan anggota polisi di distrik Maungdaw, dekat perbatasan Bangladesh.
Selama kehadiran militer, PBB serta organisasi hak asasi mendokumentasi perlakuan kejam oleh aparat kemanan seperti pembunuhan – termasuk pembunuhan anak-anak kecil serta bayi – pemerkosaan masal, serangan brutal, pembakaran pemukiman, dan penghilangan orang.
AS dorong izin visa bagi penyelidik PBB
Pada kesempatan lainnya, duta besar AS bagi PBB mendorong Myanmar mencabut keputusannya menolak visa bagi kelompok investigasi PBB.
Pada 30 Juni, Myanmar mengatakan tidak akan memberikan visa kunjungan bagi anggota kelompok dari PBB yang bertujuan mengungkap fakta. Kelompok itu dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB awal tahun ini untuk mempelajari pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
Dubes AS untuk PBB Nikki Haley mengimbau Myanmar – dengan menggunakan namanya yang dulu, Burma – untuk membalikkan keputusan mereka, “Penting bagi pemerintah Burma untuk membuka jalan agar tim pengungkap fakta dapat melakukan tugas mereka. Komunitas internasional tidak bisa tutup mata melihat kondisi di Burma – kita harus berdiri bersama dan mendorong pemerintah bekerja sama dengan kelompok pengungkap fakta.”
Pernyataan Haley kemudian berlanjut: “Kekerasan di negara bagian Rakhine terhadap komunitas etnis dan agama terus merenggut korban. Selain itu, terdapat juga tuduhan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Total jumlah korban tidak bisa dipastikan bila kelompok pengungkap fakta tidak diperbolehkan masuk. Namun, PBB memperkirakan lebih dari 90.000 warga Rohingya terpaksa meninggalkan rumah mereka di utara Rakhine sejak Oktober lalu.”
