AS dan Qatar tandatangani kesepakatan lawan pendanaan terorisme

Medhat Abdul-Majid

DOHA, Qatar

Qatar dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan untuk memerangi pendanaan terorisme pada hari Selasa, sebuah kesepakatan yang datang di saat krisis Teluk terus berlanjut.

Menteri Luar Negeri A.S., Rex Tillerson, tiba di Doha pada hari Selasa sebagai rangkaian tur di wilayah Teluk. Sebelumnya, Tillerson telah mengunjungi di Kuwait dan diharapkan juga mengunjungi Arab Saudi.

Bulan lalu, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar, dan menuduh Doha mendukung terorisme. Mereka juga memberlakukan blokade terhadap Qatar lewat darat, laut, dan udara. Keempat negara tersebut telah mengajukan daftar tuntutan untuk Qatar, termasuk penutupan televisi pan-Arab Al Jazeera, atau Qatar bersiap menghadapi sanksi lebih lanjut.

Qatar jelas membantah tuduhan tersebut dan mengatakan blokade atas negaranya melanggar hukum internasional.

Nota kesepahaman pendanaan anti-teror ditandatangani dalam sebuah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani dan Tillerson di Doha.

Dalam konferensi pers bersama, Tillerson memuji usaha Qatar "untuk melacak dan menonaktifkan pendanaan teror," menurut Al-Jazeera.

"A.S. memiliki satu tujuan: mengeyahkan terorisme dari muka bumi," katanya.

"Amerika Serikat bersama Qatar akan berbuat banyak untuk melacak sumber pendanaan, dan akan berbuat lebih untuk berkolaborasi dan berbagi informasi, dan akan berbuat lebih untuk menjaga keamanan wilayah dan tempat tinggal kita," tambahnya.

Mengenai upaya menyelesaikan krisis Teluk, Tillerson mengatakan, dia akan pergi ke Arab Saudi untuk mendiskusikan opsi untuk menyelesaikan krisis saat ini.

Menteri luar negeri Qatar mengatakan "beberapa hal telah disepakati dalam pertemuan tersebut"; Namun, dia tidak dapat menjelaskan secara pasti apa saja kesepakatan yang telah tercapai.

"Hasilnya adalah penandatanganan nota kesepahaman untuk memerangi terorisme dan mengembangkan mekanisme pelaksanaannya," tambahnya.

Sementara itu, Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah menyuarakan "kegundahannya" atas perkembangan krisis teluk yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Berbicara kepada kantor berita resmi KUNA, Al-Sabah mengatakan: "Kami tidak akan menyerahkan tanggung jawab historis kami."

Menurut kantor berita tersebut, Emir Kuwait mengatakan, usaha-usaha negaranya telah meningkat untuk menyelesaikan krisis ini.