PBB: Campur tangan asing di Libya masuki fase baru

Beyza Binnur Donmez

ANKARA

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan konflik di Libya telah memasuki fase baru karena meningkatnya campur tangan asing di negara itu.

"Konflik telah memasuki fase baru, dengan campur tangan asing mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk dalam pengiriman peralatan canggih dan jumlah tentara bayaran yang terlibat dalam pertempuran," kata Guterres kepada Dewan Keamanan PBB melalui konferensi video, Rabu.

Dia mendesak masyarakat internasional untuk menggunakan setiap kesempatan untuk membuka jalan buntu politik.

Meskipun situasi di garis depan sebagian besar mulai sepi sejak 10 Juni, dengan penempatan pasukan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB 25 km dari kota pantai Mediterania Sirte, Guterres mengatakan PBB sangat prihatin dengan penumpukan militer di sekitar kota itu.

Dia juga menyatakan keprihatinan terhadap campur tangan asing langsung tingkat tinggi yang melanggar embargo senjata PBB, resolusi Dewan Keamanan dan komitmen yang dibuat pada Konferensi Internasional Berlin soal Libya enam bulan lalu.

Menanggapi seruan pemilu nasional GNA, Guterres memperingatkan bahwa prospek pemilihan umum di Libya sangat rapuh, mengingat perkembangan militer dan dukungan dari penyokong eksternal.

Dia menekankan bahwa hampir 30.000 orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka karena pertempuran yang berkelanjutan di pinggiran selatan Tripoli dan Tarhuna, menyebabkan total orang yang terlantar secara internal di Libya mencapai lebih dari 400.000.

Antara 1 April dan 30 Juni, Misi Dukungan PBB di Libya mencatat sedikitnya 356 korban, termasuk 102 kematian warga sipil dan 254 cedera warga sipil.

Blokade minyak menyebabkan kerugian USD6 miliar

Sekjen PBB mengatakan blokade minyak yang diberlakukan pada Januari oleh pasukan komandan pasukan Khalifa Haftar di bawah Tentara Nasional Libya di bagian tengah dan timur negara menyebabkan kerugian USD6 miliar.

Dia menambahkan bahwa PBB berupaya untuk menengahi dan mengakhiri blokade yang bertujuan untuk mengurangi kesulitan ekonomi yang diperparah oleh konflik dan Covid-19.

Sejak April 2019, pasukan pemberontak Haftar telah melancarkan serangan terhadap ibu kota Libya, Tripoli, dan wilayah barat laut dan mengakibatkan lebih dari 1.000 kematian, termasuk perempuan dan anak-anak.

Namun, pemerintah Libya baru-baru ini meraih kemenangan signifikan dengan mendorong pasukan Haftar keluar dari Tripoli dan Kota Tarhuna yang strategis.

Pemerintah baru negara itu didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin oleh PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh panglima pemberontak Khalifa Haftar, yang didukung oleh Prancis, kelompok paramiliter Rusia Wagner, Uni Emirat Arab dan Mesir.

PBB mengakui pemerintah Libya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj sebagai otoritas sah negara itu.