Megiza Soeharto Asmail
25 Mei 2018•Update: 26 Mei 2018
Dildar Baykan
ANKARA
Kelompok hak asasi manusia pada Kamis menyerukan pemerintah Myanmar untuk menyerahkan laporan tentang situasi perempuan dan anak perempuan dari negara bagian Rakhine utara ke PBB.
Human Rights Watch (HRW) dan Fortify Rights mengingatkan pemerintah Myanmar untuk menyerahkan laporan yang diminta oleh komite ahli independen PBB yang memantau pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).
Permintaan oleh CEDAW dibuat sejak November lalu dan menyerukan pemerintah Myanmar untuk menyerahkan laporannya tentang situasi perempuan dan anak perempuan dari negara bagian Rakhine utara pada 28 Mei.
Skye Wheeler, peneliti darurat hak-hak perempuan di Human Rights Watch mengatakan bahwa CEDAW jarang meminta jenis laporan ini.
“Permintaan langka komite CEDAW bagi Myanmar untuk melaporkan kekerasan seksual terhadap perempuan dan gadis Rohingya ini di luar prosedur pelaporan normal menunjukkan sifat ekstrim dari kekejaman massal militer,” katanya.
"Pemerintah [Myanmar] harus menghentikan penyangkalan yang tidak tahu malu dan mulai bekerja sama secara terbuka dengan pemantauan dunia internasional," tambahnya.
Matthew Smith, Chief Executive Officer Fortify Rights, mengatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar menggunakan kekerasan seksual untuk "menakut-nakuti" warga Rohingya.
Smith mengatakan bahwa Myanmar "berulang kali mengabaikan panggilan internasional untuk memberikan informasi dan akses".
"Permintaan laporan komite CEDAW merupakan langkah penting, tetapi PBB sekarang harus meningkatkan tekanannya pada pemerintah untuk mengakhiri kekejamannya terhadap perempuan dan anak-anak perempuan serta penyangkalan atas pelanggaran yang pernah terjadi," katanya.
Laporan gabungan
HRW dan Fortify Rights menyerahkan laporan bersama kepada komite CEDAW yang mencakup kasus-kasus kekerasan seksual terhadap Muslim Rohingya yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar antara tahun 2016 dan 2017.
Laporan gabungan itu mengumpulkan berbagai ratusan wawancara dengan pengungsi Rohingya yang tinggal di Bangladesh, termasuk 37 wawancara dengan perempuan dan anak perempuan - semua korban perkosaan, terutama oleh gerombolan tentara berseragam.
Laporan itu juga mencakup tanda-tanda pemerkosaan, bekas gigitan, tendangan, dan pelanggaran fisik lainnya.
Salah satu korban, - seorang wanita Rohingya berusia 33 tahun - mengungkap tentang kekerasan seksual dan perkosaan yang dia hadapi.
"Saya ditahan oleh enam pria dan diperkosa oleh lima orang. Pertama, [tentara] membunuh saudara saya. [Mereka] menusukkan pisau ke sisi saya dan menyimpannya di sana sementara orang-orang itu memperkosa saya. Begitulah cara mereka membuat saya tidak bisa lari kemana-mana. Saya mencoba bergerak dan [lukanya] semakin berdarah,” kata korban.
Pembersihan etnis Muslim Rohingya
Sejak 25 Agustus 2017, sekitar 750ribu Rohingya - yang sebagian besar anak-anak dan perempuan - telah melarikan diri dari Myanmar setelah pasukan Myanmar memulai tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas, menurut Amnesty International.
Setidaknya 9.000 Rohingya tewas di negara bagian Rakhine Myanmar dari 25 Agustus hingga 24 September 2017, menurut Doctors Without Borders.
Dalam laporan yang diterbitkan pada Desember lalu, kelompok kemanusiaan global mengatakan kematian 71,7 persen atau 6.700 orang Rohingya disebabkan oleh kekerasan.
Mereka termasuk 730 anak-anak yang berusia di bawah usia lima tahun.
Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat karena puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.
PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak kecil - pemukulan brutal, dan penghilangan yang dilakukan oleh personel keamanan.
Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
