Dildar Baykan
ANKARA
Militer Myanmar yang telah menjadi pusat perhatian karena kekejaman mereka terhadap Muslim Rohingya, kini menargetkan orang-orang Kachin di utara negara itu.
Pada 2011, bentrokan antara kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Kachin (KIA) dengan tentara pecah di negara bagian Kachin setelah gencatan senjata selama 17 tahun. Kekerasan di Myanmar semakin meningkat yang memicu krisis baru dan gelombang pembersihan etnis lainnya.
Menurut PBB, akibat bentrokan itu, lebih dari 5.000 warga sipil mengungsi dari desa-desa di dekat perbatasan Tiongkok dalam tiga minggu terakhir.
Warga Kachin yang mengungsi sebagian besar telantar di perbatasan Tiongkok, sementara lebih dari 2.000 terdampar di hutan.
PBB mengatakan bahwa satu konvoi makanan Palang Merah Myanmar dilarang memasuki desa Kachin pekan lalu.
"Pada 5 Februari 1961, Kachin melancarkan gerakan pembebasan untuk memisahkan diri," kata Presiden Aliansi Kachin Gum San Nsang kepada Anadolu Agency.
Menurut Nsang, warga Kachin dijanjikan hak untuk menentukan nasib sendiri (otonomi). Setelah merdeka, negara bagian itu dapat mengatur kepentingannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.
Namun, beberapa tahun setelah kemerdekaan, "pemerintah mulai melanggar" hak-hak negara bagian, bahkan mendorong aliran Buddha ke warga Kachin yang mayoritas beragama Kristen.
Nsang mendesak badan-badan internasional seperti PBB dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk menangani kejahatan perang di Myanmar.
"Pemerintah tidak dapat menegakkan aturan hukum terhadap para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka harus dirujuk ke Den Haag, Pengadilan Pidana Internasional," tegas dia.
Dia menambahkan, "Pasukan penjaga perdamaian regional harus dikerahkan untuk memposisikan pasukan dari kedua belah pihak dan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB (DK PBB) harus memperantarai proses perdamaian dengan resolusi yang didasari asas kemanusiaan,"
Kepentingan Tiongkok
Anggota Serikat Arakan Rohingya Ibrahim Ali di kota Yangon mengatakan, kepentingan Cina menjadi poros konflik di Kachin.
Ali menjelaskan kondisi Kachin yang merupakan pusat pertambangan dan industri. "Perusahaan-perusahaan Tiongkok menyelundupkan barang-barang dari wilayah tersebut. Kebanyakan perusahaan bekerja sama dengan tentara Myanmar untuk mendapatkan sumber daya dari Kachin, "
"Di saat yang sama, pemerintah Tiongkok sangat dekat dengan pemerintah Myanmar dan mereka menyokong KIA untuk memerangi tentara Myanmar," jelas Ali, dan menambahkan bahwa konflik itu menguntungkan kepentingan Tiongkok di wilayah tersebut.
Dia juga mengungkapkan bahwa tentara Myanmar membakar desa, membunuh warga, dan memperkosa perempuan Kachin.
Ketua Kelompok Kerja Gabungan Kachin Gum Sha Awng mengatakan bahwa bentrokan di wilayah itu telah meningkat dalam beberapa hari terakhir.
"Kami prihatin dengan keselamatan warga Kachin, terutama dengan mereka yang lolos dari bentrokan dan kini terperangkap di hutan," ujar dia.
Sha Awng menyerukan bantuan kemanusiaan sesegera mungkin bagi mereka yang mengungsi di dalam negeri atau dipaksa untuk tetap tinggal di daerah-daerah konflik.
Hkanhpa Sadan, sekretaris jenderal Dewan Nasional Kachin, mengatakan: "Sejak 11 April, banyak orang yang terjebak, termasuk perempuan hamil, ibu menyusui, orang sakit, orang lanjut usia, anak bawah lima tahun, bayi baru lahir, dan korban luka. Kami sangat prihatin dengan keselamatan dan kesejahteraan mereka."
news_share_descriptionsubscription_contact

