Menlu ASEAN bertemu di Thailand bahas repatriasi Rohingya
ASEAN ingin para pengungsi bisa pulang dengan "sukarela, aman, terjamin, dan bermartabat"
Ilustrasi (Foto file - Anadolu Agency)
Ankara
Riyaz ul Khaliq
ANKARA
Para menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara bertemu di Thailand pada Jumat untuk membahas masalah Rohingya.
Dalam pertemuan itu, rencana untuk mengirim misi penilaian kebutuhan ke Myanmar dalam waktu dekat untuk memfasilitasi repatriasi Rohingya akan dibahas.
Harian The Bangkok Post melaporkan bahwa pertemuan yang berlangsung di Chiang Mai akan menindaklanjuti kunjungan ASEAN ke Myanmar pada November lalu.
Akhir tahun lalu, Sekretariat ASEAN yang bermarkas di Indonesia dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Manajemen Bencana mengirim tim gabungan ke Myanmar.
ASEAN yakin bahwa para pengungsi harus bisa pulang dengan "sukarela, aman, terjamin, dan bermartabat".
Perwakilan ASEAN juga diperkirakan membahas situasi Laut China Selatan, termasuk negosiasi antara ASEAN dan China tentang "menyusun kode etik untuk meredakan ketegangan" di perairan yang disengketakan.
Rohingya, yang disebut-sebut PBB sebagai kaum paling teraniaya di dunia, telah menderita sejumlah serangan sejak belasan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar perempuan dan anak-anak, melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh, setelah pasukan Myanmar melancarkan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017
Ontario International Development Agency (OIDA) dalam laporannya menyebutkan hampir 24.000 Muslim Rohingya dibunuh oleh pasukan Myanmar sejak 25 Agustus 2017.
Laporan berjudul "Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira" menyebutkan bahwa lebih dari 34.000 Rohingya dibakar hidup-hidup, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli.
Sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak.
PBB mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan - termasuk pada bayi dan anak-anak - pemukulan brutal, dan penghilangan paksa oleh pasukan Myanmar. Penyidik PBB mengatakan pelanggaran semacam itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.
