Umar Idris
14 Juni 2020•Update: 15 Juni 2020
Hamdi Yildiz
TRIPOLI. Libya
Menteri Dalam Negeri Libya Fathi Bashagha mengatakan pada hari Minggu tidak ada tempat di Libya bagi para penjahat perang yang berusaha untuk mengambil kendali administrasi dengan kekuatan senjata.
Bashagha melalui akun Twitter mengatakan, Libya akan menyambut inisiatif yang menerima pemerintahan sipil untuk mengakhiri krisis.
Bashagha mengatakan Libya menghadapi tantangan historis yang membutuhkan partisipasi dan disiplin positif untuk membangun negara baru yang membenci kekacauan, terorisme, dan ekstremisme.
Bashagha menyambut upaya untuk mengakhiri krisis dan menyatukan lembaga-lembaga negara, yang menjamin kedaulatan Libya, tentara yang tunduk pada administrasi sipil dan administrasi sipil yang menerima kehendak rakyat.
Dia mencatat tidak ada lagi ruang untuk kekacauan dan berbagai proposal atas nama revolusi.
Tentara baru-baru ini memberikan pukulan berat kepada komandan pemberontak Khalifa Haftar dan membebaskan Tripoli dan Tarhuna dari gerilyawannya.
Pemerintah Libya yang diakui secara internasional telah diserang oleh pasukan Haftar sejak April 2019, dengan lebih dari 1.000 tewas dalam kekerasan.
Pemerintah Libya meluncurkan Operation Peace Storm pada bulan Maret untuk melawan serangan di ibukota dan baru-baru ini mendapatkan kembali lokasi-lokasi strategis, termasuk pangkalan udara Al-Watiya.
Pemerintah Libya didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan Haftar yang didukung oleh Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab, serta Rusia dan Prancis.