15 September 2025•Update: 17 September 2025
BERLIN
Mantan duta besar Jerman untuk PBB mengeluarkan peringatan keras kepada negaranya bahwa Jerman dapat dinyatakan bersalah atas keterlibatan dalam genosida karena dukungannya terhadap tindakan Israel di Gaza.
Christoph Heusgen, yang menjabat sebagai pembantu utama mantan Kanselir Angela Merkel, memperingatkan dalam wawancara akhir pekan dengan Berliner Zeitung bahwa pasokan senjata Jerman ke Israel dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.
"Ada bahaya nyata bahwa jika Jerman memasok senjata ke Israel yang digunakan di Gaza, negara itu akan dihukum karena membantu dan bersekongkol dalam genosida. Itu akan menjadi bencana," ungkap Heusgen.
Dia membedakan antara senjata yang digunakan untuk pertahanan Israel terhadap serangan dari negara-negara seperti Iran dan senjata yang digunakan dalam operasi militer yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Heusgen menekankan bahwa yang terakhir harus segera dihentikan.
"Mahkamah Internasional (ICJ) telah menetapkan adanya risiko genosida di Gaza. Israel telah gagal menerapkan persyaratan ICJ, seperti langkah-langkah efektif untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Sebaliknya, orang-orang kelaparan," ujar dia.
Heusgen juga menggarisbawahi bahwa jumlah warga sipil Palestina yang tewas dan terluka sangat tinggi dan tidak dapat dibenarkan.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, pemerintah koalisi Kanselir Friedrich Merz bulan lalu mengumumkan bahwa Jerman tidak akan lagi mengizinkan ekspor senjata ke Israel yang dapat digunakan di Gaza. Namun, pemerintah masih belum jelas apakah pengiriman senjata yang telah disetujui sebelumnya akan tetap dilaksanakan.
Heusgen menggarisbawahi bahwa sementara Jerman memikul tanggung jawab khusus bagi Israel karena masa lalu Nazi negara itu, tanggung jawab ini juga termasuk bersuara ketika Israel menjalankan kebijakan yang salah arah.
"Ketika kita melihat bagaimana Israel semakin mengisolasi diri di dunia melalui tindakan-tindakannya yang melanggar hukum internasional—dan serangan baru-baru ini terhadap Qatar merupakan langkah berani lainnya—menjadi jelas bahwa kebijakan ini menimbulkan ancaman jangka panjang bagi keamanan Israel. Kita memiliki tanggung jawab untuk memberi tahu Israel bahwa mereka tidak akan mencapai apa pun dengan kebijakannya saat ini," ujar dia.
Heusgen mendesak pemerintah Jerman untuk mengubah kebijakannya secara mendasar dan juga menyerukan pengakuan Palestina sebagai negara, mengikuti contoh banyak negara Eropa lainnya.
"Jika tetangga kita, Prancis, yang ingin kita jadikan mitra dalam kebijakan luar negeri, serta mitra dekat kita, Inggris Raya, dan yang terbaru, Belgia, menyatakan niat mereka untuk mengakui Palestina, maka Jerman juga harus membahas masalah ini," sebut dia.
"Lebih dari tiga perempat negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui Palestina. Posisi Jerman saat ini adalah bahwa keputusan hanya boleh dibuat di akhir proses perdamaian. Menurut pendapat saya, kita harus mempertimbangkan kembali posisi ini," tambah Heusgen.
Mantan diplomat Jerman itu menjabat sebagai penasihat kebijakan luar negeri dan keamanan Merkel dari tahun 2005 hingga 2017, dan kemudian sebagai perwakilan tetap Jerman untuk PBB dari tahun 2017 hingga 2021. Dia memimpin Konferensi Keamanan Munich dari tahun 2022 hingga Februari 2025.
