YERUSALEM/ANKARA

Lembaga keamanan Israel telah menyampaikan kepada pemerintah sebuah rencana untuk memindahkan penduduk Palestina di Gaza mulai bulan depan, menurut laporan Channel 12 Israel pada Jumat.

Rencana yang diusulkan itu diperkirakan akan menjadi topik utama pembahasan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio ke Israel pekan depan.

Menurut stasiun televisi tersebut, selama kunjungannya, Rubio akan bertemu dengan pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, untuk membahas “relokasi sukarela” dari Gaza.

Rubio dijadwalkan mengunjungi Israel awal pekan depan, di mana ia juga akan menghadiri peresmian sebuah terowongan di lingkungan Silwan, Yerusalem Timur.

Channel 12 mengklaim bahwa “rencana relokasi adalah inisiatif Presiden AS Donald Trump, yang mendapat dukungan publik dari Netanyahu.”

Namun, pejabat Israel tetap skeptis mengenai kelayakannya, tambah laporan itu.

Rencana yang disampaikan oleh lembaga keamanan pada Kamis itu akan “memungkinkan warga Gaza meninggalkan Jalur Gaza melalui udara dan laut mulai Oktober.”

Diskusi dengan beberapa negara tentang kemungkinan menerima pengungsi Palestina masih “berlangsung, namun belum ada kesepakatan resmi yang dicapai,” kata stasiun itu.

Menteri Keuangan garis keras Bezalel Smotrich, salah satu pendukung utama rencana tersebut, mengatakan dalam rapat pemerintah: “Tidak ada gunanya menginvestasikan dana besar jika penduduk Gaza kembali dalam setahun. Jika tidak ada perubahan signifikan di Gaza, ini tidak perlu.”

Netanyahu menjawab bahwa Israel tidak akan menginvestasikan dana besar, tetapi akan “membuat kemajuan dengan negara-negara yang bersedia menampung mereka.”

Menteri Keamanan Nasional garis keras Itamar Ben-Gvir menyebut pemindahan itu sebagai “isu paling penting yang sedang kami tangani sekarang” dan mendesak agar segera dilaksanakan.

Channel 12 tidak menyebutkan tanggal pembahasan antara para menteri dan Netanyahu.

Channel 12 menambahkan bahwa secara praktis, ketiadaan kesepakatan dengan negara lain dan ketidaksediaan Israel untuk membiayai rencana itu sendiri secara signifikan “mengurangi peluang pelaksanaannya.”

Israel sejak lama menggambarkan pemindahan dari Gaza sebagai “sukarela,” sementara para pengkritik berpendapat blokade yang sedang berlangsung, penghancuran infrastruktur, dan serangan berulang telah menciptakan lingkungan koersif yang memaksa warga Palestina untuk pergi.

Otoritas Palestina dan Hamas berulang kali mengecam rencana tersebut, memperingatkan adanya pemindahan paksa.

Mesir juga menyatakan penolakan, membantah klaim Israel bahwa pihaknya menutup perbatasan Rafah, yang menurut Mesir tetap terbuka di sisi mereka, namun diblokir Israel di sisi Palestina.

Tentara Israel terus melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza, menewaskan lebih dari 64.700 warga Palestina sejak Oktober 2023. Kampanye militer itu telah menghancurkan wilayah tersebut, yang kini menghadapi ancaman kelaparan.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya di wilayah kantong tersebut.