BERLIN

Philippe Lazzarini, kepala badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), menyatakan harapannya bahwa gencatan senjata yang diumumkan antara Iran dan Israel akan bertahan dan mengalihkan fokus internasional kembali ke krisis kemanusiaan yang semakin dalam di Gaza.

"Memang benar bahwa perhatian terhadap Gaza selama seminggu terakhir telah menurun secara signifikan, tetapi situasi terus memburuk di Gaza. Terjadi serangan militer setiap hari, orang-orang masih terus berpindah tempat tinggal," kata Lazzarini kepada Anadolu dalam sebuah wawancara.

Dia mengatakan blokade bantuan Israel yang terus berlanjut ke Gaza telah semakin memperdalam krisis kemanusiaan di wilayah Palestina selama beberapa minggu terakhir, sementara mekanisme bantuan yang baru dibuat Israel telah menjadi "perangkap maut," yang menyebabkan lebih banyak korban jiwa daripada yang diselamatkan.

"Kita memiliki kelemahan dari sistem bantuan baru ini, di mana orang-orang (di Gaza) merasa benar-benar terjebak dan bertanya pada diri mereka sendiri, 'Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan membiarkan keluarga saya mati kelaparan, atau apakah saya akan mengambil risiko terbunuh saat mencoba mencari bantuan kemanusiaan?'" ujar dia.

"Kami menghadapi situasi yang sangat buruk di Gaza, yang menurut banyak orang digambarkan sebagai lingkungan dystopian pasca-apokaliptik, yang membutuhkan semua perhatian dari masyarakat internasional," ungkap dia.

Pejabat PBB itu menyatakan harapan bahwa gencatan senjata antara Iran dan Israel, yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump, akan bertahan dan mengalihkan perhatian masyarakat internasional terhadap krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza.

"Pertama, saya berharap ini akan bertahan lama. De-eskalasi jelas diperlukan di kawasan ini. Kawasan ini tidak boleh membiarkan konflik meluas," kata Lazzarini.

"Saya juga sangat berharap bahwa gencatan senjata ini berarti bahwa kita sekarang dapat kembali fokus pada gencatan senjata di Gaza, pada pembebasan para sandera, tetapi juga pada pencabutan pengepungan dan bantuan kemanusiaan tanpa gangguan," tutur dia, sambil menegaskan kembali desakan mereka agar PBB dan organisasi kemanusiaan diizinkan untuk beroperasi di Gaza.

"Kami memiliki keahlian, kami memiliki sumber daya, kami telah menunjukkan selama gencatan senjata bahwa kami dapat membalikkan keadaan dan mengatasi meluasnya kelaparan yang telah kami saksikan saat itu, dan seperti yang saya sebutkan tadi pagi, kami memiliki banyak bantuan yang menunggu di luar Jalur Gaza, baik di Ashdod, di Yordania, atau di El-Arish. Makanan dan barang-barang non-makanan, bantuan yang menyelamatkan nyawa siap untuk dikirim ke Gaza," ujar dia.

UNRWA, yang telah berulang kali menjadi sasaran serangan pemerintah Israel, telah kehilangan hampir 320 staf akibat serangan Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023. Meski menghadapi serangan militer, penangkapan, dan pelecehan, badan tersebut terus menyediakan layanan penting bagi warga Palestina.

Lazzarini menekankan bahwa mekanisme bantuan baru yang diperkenalkan oleh Israel -- yang muncul hanya setelah tekanan internasional yang meningkat -- mempermalukan dan merendahkan martabat orang-orang yang putus asa di Gaza.

Dia menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus dilakukan oleh badan-badan PBB dan organisasi-organisasi kemanusiaan.

"Mekanisme ini adalah perangkap maut...yang berada di dekat posisi militer Israel, yang menarik banyak orang muda. Dan kita telah melihat bahwa banyaknya orang muda di posisi militer terdekat menyebabkan pembunuhan setiap hari," ujar dia.

"Ini adalah mekanisme yang mengecualikan mereka yang lemah, yang paling rentan, orang lanjut usia, anak-anak, dan rumah tangga yang dipimpin perempuan. Jadi, ini jelas bukan mekanisme yang ditujukan untuk mengatasi situasi kemanusiaan," tekan Lazzarini.

Sejak Israel melancarkan kampanye militernya di Gaza pada tahun 2023, lebih dari 56.000 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 100.000 lainnya terluka, kebanyakan dari korban adalah wanita dan anak-anak.

Israel saat ini menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di Gaza, di mana sedikitnya 1,9 juta warga Palestina masih mengungsi dan menghadapi kekurangan makanan, pasokan medis, dan kebutuhan pokok lainnya.

Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.