Politik, Dunia

Kashmir: Piagam PBB beri amanat Guterres untuk jadi mediator

Presiden Azad Kashmir Sardar Masood Khan mengatakan rencana perdamaian usulan Trump membuat Kashmir pesimistis terhadap tawaran mediasinya

Marıa Elısa Hospıta   | 14.02.2020
Kashmir: Piagam PBB beri amanat Guterres untuk jadi mediator Sardar Masood Khan, presiden Azad Jammu dan Kashmir (AJK) berbicara dalam wawancaran eksklusif di Islamabad, Pakistan, pada 13 Februari 2020. (Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Agency)

İslamabad

Mehmet Ozturk, Islamuddin Sajid

ISLAMABAD, Pakistan

Sardar Masood Khan, presiden Azad Jammu dan Kashmir (AJK), atau wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan, mengatakan dunia belum sepenuhnya memahami gentingnya situasi di Asia Selatan yang muncul akibat perebutan Kashmir antara India dan Pakistan.

Keputusan India yang baru-baru ini mencabut otonomi khusus dan memberlakukan blokade komunikasi di Jammu dan Kashmir semakin memperburuk situasi di sana.

Dalam wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency, Khan, yang pernah menjabat sebagai duta besar Pakistan di PBB dan China, mengatakan Kashmir bagaikan gajah dalam ruangan yang tak bisa diabaikan oleh kekuatan global.

“Tidak ada yang bisa mengabaikannya. Dari segala arah, mulai dari Washington, atau Tokyo, atau Beijing, ataupun Australia, Anda melihat Kashmir sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan," ujar dia.

Jika konflik antara dua negara tetangga di Asia Selatan itu tak kunjung diselesaikan, maka perang nuklir dan pembunuhan massal akan menjadi kenyataan. 

"Bahkan, menurut para ilmuwan, sebanyak 130 juta orang akan terbunuh dalam sekejap, dan 2,5 miliar orang di seluruh dunia akan terdampak langsung oleh radiasi," lanjut Khan. 

Khan juga berterima kasih kepada masyarakat, lembaga think tank, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, karena peka dengan situasi di Kashmir. 

Dia mengatakan rencana perdamaian Palestina-Israel yang diusulkan Presiden AS Donald Trump mengecewakan karena itu sama saja dengan melegitimasi pendudukan. 

Ketika ditanya soal tawaran Trump untuk menengahi penyelesain konflik Pakistan-India, dia menekankan bahwa piagam PBB mewajibkan sekretaris jenderal PBB untuk menengahi pihak-pihak yang bertikai. 

Khan pun mempertanyakan mengapa António Guterres tidak bisa menjadi mediator dengan kolaborasi dan bantuan dari Trump?

Anadolu Agency (AA): Pertama-tama, tolong jelaskan kepada kami tentang situasi Kashmir saat ini. Kemudian, apakah pemerintah Anda mampu menciptakan semacam kesadaran dan pemahaman tentang Kashmir untuk masyarakat internasional? 

Sardar Masood Khan (SMK): Masalah Jammu dan Kashmir sudah dibawa ke forum internasional. India pernah membahas masalah ini di hadapan Dewan Keamanan PBB pada 1948. DK PBB kemudian mengeluarkan puluhan resolusi yang mengharuskan Pakistan dan India untuk mengadakan peblisit. Sekarang media internasional banyak yang menulis tentang Kashmir. Bahkan sejak India mencabut otonomi Kashmir pada 5 Agustus 2019, DK PBB telah bertemu dua atau tiga kali secara substantif. Namun, kita memang harus melakukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan kesadaran global. Seluruh wilayah Jammu dan Kashmir kini dikepung. Jadi, kita perlu berbuat lebih banyak dan masyarakat internasional - terutama negara-negara maju - perlu mengambil tindakan. Mereka harus memihak, dan kali ini mereka harus memihak Kashmir. 

AA: Baru-baru ini Perdana Menteri Raja Farooq Haider mengatakan bahwa dia mungkin akan jadi PM AJK terakhir. Ada desas-desus bahwa wilayah Gilgit-Baltistan akan bersatu dengan Pakistan. Mengapa perdana menteri begitu khawatir? Ada apa sebenarnya?

SMK: Identitas AJK akan dipertahankan. Belum ada perubahan dalam kebijakan Pakistan dalam hal itu, baik di forum internasional maupun di dalam negeri. Namun tahukah Anda bahwa pada 31 Oktober India merilis peta palsu dan peta palsu itulah yang kemungkinan mengklaim Azad Jammu dan Kashmir serta Gilgit Baltistan sebagai bagian dari wilayah India? Peta itu sama sekali tak mencerminkan status resmi Jammu dan Kashmir. Untuk masalah Gilgit Baltistan sedikit berbeda karena orang-orang di wilayah itu telah menuntut selama puluhan tahun agar wilayah ini dijadikan sebagai provinsi dan bagian dari Pakistan. Pejabat AJK pun sudah berdialog dengan anggota parlemen mereka. Kami berusaha meyakinkan mereka agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan kepemimpinan AJK telah melakukan dialog dengan anggota parlemen mereka. Kami telah berusaha meyakinkan mereka bahwa mereka harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka, tetapi di saat yang sama, mereka juga harus mempertimbangkan setiap langkah agar tidak merugikan posisi Pakistan dalam masalah Jammu dan Kashmir. 

AA: Setelah Kashmir yang dikelola India diblokade selama hampir enam bulan, apa yang pemerintah Anda lakukan untuk orang-orang Kashmir yang berada di sisi lain Garis Kendali (LoC)?

SMK: Tujuan utama kami adalah mengerahkan dukungan bagi rakyat Jammu dan Kashmir yang diduduki India. Kami mendatangi forum internasional, Organisasi Kerja Sama Islam, PBB, Parlemen Eropa, Parlemen Inggris, dan Kongres AS.

Kami merasa bahwa komunitas internasional mulai memperhatikan Kashmir, apalagi setelah 5 Agustus 2019. Ini adalah terobosan. Komunitas internasional perlu berbuat lebih banyak untuk menghentikan kejahatan di Jammu dan Kashmir yang dikuasai India. Orang-orang di Azad Kashmir, di sisi lain Garis Kendali ini menderita. Tahun lalu adalah yang terburuk dalam hal pelanggaran gencatan senjata. Lebih dari 60 orang tewas dan 250 lainnya terluka karena pelanggaran di sepanjang Garis Kendali. Orang-orang ini mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan militer. Mereka merasa langkah politik dan diplomatik tidak cukup. Saat ini, meredam kemarahan kaum muda di Azad Kashmir adalah tantangan terbesar. 

Kami ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan ke orang-orang di Garis Kendali. Organisasi kemanusiaan juga ingin menyalurkan bantuan. Namun, India menolaknya. Di seluruh dunia, ketika ada krisis kemanusiaan, komunitas internasional aktif membangun koridor kemanusiaan. Tidak ada yang bisa menjangkau Kashmir. Selama penjangkauan diplomatik, saya menargetkan Turki. Ternyata respons Turki luar biasa, mulai dari pemimpin tertingginya, Presiden Erdogan, kepemimpinan sekunder, masyarakat sipil, think tank, hingga media.

AA: Baru-baru ini Anda menemui Komandan Angkatan Darat Pakistan Jenderal Qamar Javed Bajwa. Apakah Anda menyampaikan keluhan orang-orang Kashmir mengenai pelanggaran gencatan senjata oleh pasukan India?

SMK: Ya, saya menjelaskan duduk perkaranya. Dia sudah memahami situasi di sana. Angkatan Bersenjata Pakistan pun siap merespons langkah provokatif India. Selain itu, menteri pertahanan Pakistan bertekad menggunakan senjata nuklir untuk melawan Pakistan. Jadi, Angkatan Bersenjata Pakistan sudah sepenuhnya siap. Seharusnya solidaritas yang ditunjukkan oleh Angkatan Bersenjata Pakistan ke orang-orang Jammu dan Kashmir tak perlu diragukan lagi. 

AA: Anda sering menyebut Kashmir sebagai awal perang nuklir. Ketika Anda melihat ke belakang, Perang Kargil dan kemudian serangan India di Balakot telah mengungkap teori pencegah nuklir ini. Apa ambang batas Pakistan? Apakah serangan India terhadap AJK juga termasuk dalam pintu masuk peperangan ini?

SMK: Ambang batas nuklir tidak pernah dapat diprediksi. Persoalan ini tidak pernah diumumkan. Masalah ini tetap dibuat ambigu. Tetapi Jika saya ingin memberi tahu Anda bahwa India telah menyatakan perang melawan Pakistan dengan melawan orang-orang Kashmir yang diduduki India. Saya akan mengatakan, kita dalam keadaan perang. Dari sisi Pakistan, angkatan bersenjata Pakistan dan bangsa Pakistan menunjukkan apa yang kita sebut pengekangan dan tanggung jawab. Karena jika ada perang dan kita membalas sekarang, hal ini dapat menyebabkan perang nuklir dengan konsekuensi yang menghancurkan. Jadi, seharusnya tidak ada keraguan tentang tekad dan kesiapan Pakistan dan ambang batas nuklir tidak dapat diprediksi.

Tetapi ketika keamanan nasional Anda terancam, Anda membalas, Anda membalas secara besar-besaran, dengan meminimalkan risiko. Dan izinkan saya memberi tahu Anda bahwa orang-orang Jammu Kashmir, terutama orang-orang Azad Jammu dan Kashmir selalu menganggap diri mereka sebagai bagian Pakistan. Meskipun seluruh negara bagian Jammu dan Kashmir harus menggunakan haknya untuk menentukan nasib sendiri. Jadi, yang ingin saya tekankan di sini adalah mudahnya membicarakan perang nuklir.

Tetapi jika perang nuklir dimulai, ini menjadi kiamat bagi seluruh dunia. Bukan hanya untuk Asia Selatan, karena, menurut perkiraan yang diberikan oleh para ilmuwan, 130 juta orang akan terbunuh secara seketika dan 2,5 miliar orang di seluruh dunia akan terkena dampak langsung atau tidak langsung akibat radiasi dan senjata nuklir.

Dan itu bisa mengakibatkan resesi global seperti migrasi, migrasi massal orang. Seseorang seharusnya tidak hanya terjun ke dalam perang nuklir. Dan karena itu, saya akan mengatakan bahwa pesan kami kepada dunia ketika perdana menteri Pakistan berbicara kepada Majelis Umum PBB atau ketika kami menyampaikan kepada publik Barat atau sahabat-sahabat kami seperti Turki, apa yang kami katakan adalah bahwa jika tidak ada tindakan terhadap India, atau jika tidak ada langkah untuk menghentikan India terhadap Kashmir, maka akan muncul gejolak, akan ada situasi menuju perang dan perang dapat berubah menjadi konflik nuklir dengan semua konsekuensi yang tak bisa dihindarkan. 

AA: Seperti yang Anda sebutkan tadi, 130 juta orang bisa terbunuh dan dua miliar lainnya akan terkena dampak jika terjadi perang nuklir. Lalu mengapa Anda tidak membuat komunitas internasional sadar akan hal ini? Apakah justru mereka yang tak mau memahami situasi yang mengerikan ini? 

SMK: Akibat dari situasi ini tidak dipahami dengan baik oleh negara-negara Barat. Kashmir kini menjadi gajah di ruang global. Dari segala arah, mulai dari Washington, atau Tokyo, atau Beijing, ataupun Australia, Anda melihat Kashmir sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan. Sementara itu, orang-orang Jammu dan Kashmir tidak ingin wilayah mereka menjadi pusat konflik. Mereka menginginkan perdamaian. Mereka ingin menentukan nasib mereka sendiri. Baru-baru ini, enam resolusi dicapai di Parlemen Eropa, yang menegaskan bahwa apa yang India lakukan terhadap kelompok minoritas di negaranya dapat menciptakan krisis besar. Selama 72 tahun, orang-orang Kashmir tidak punya kewarganegaraan. Mereka belum menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

AA: Menurut Anda apakah ada momentum di India yang dapat membawa Perdana Menteri Narendra Modi ke meja perundingan dengan Pakistan untuk membahas masalah Kashmir? 

SMK: Pakistan selalu bersedia dan ingin bernegosiasi dengan India. Orang-orang Kashmir selalu siap untuk negosiasi. Namun, India telah memblokir semua proses politik dan diplomatik sejak awal 1950-an. Rezim saat ini, yang merupakan rezim BJP dan RSS, diadu melawan rakyatnya. Dengan situasi seperti ini, peluang negosiasi formal maupun informal sangat kecil. 

Kami ingin PBB memainkan peran aktif. Di masa lalu, Presiden Trump menyebutkan mediasi pihak ketiga. Dia menyatakan keinginannya untuk memimpin upaya ini, tetapi ditolak oleh India. Kemudian dia menjadi sedikit berhati-hati. Trump akhirnya bersedia menjadi penengah hanya jika India dan Pakistan setuju. 

Titik mula mediasi atau negosiasi seharusnya adalah resolusi Dewan Keamanan PBB. Sayangnya, saya tidak melihat proses apapun saat ini. Namun, jika tokoh-tokoh internasional seperti Trump bersedia membantu, mereka harus menghentikan pembantaian di Kashmir. Inilah prioritasnya. Proses diplomatik baru bisa dimulai kemudian. 

AA: Mengenai tawaran mediasi Presiden Trump, baru-baru ini dia mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengah. Bisakah dia dipercaya? Apa mungkin dia bersedia membuat peta jalan yang sama untuk Kashmir?

SMK: Rencana perdamaian itu sangat mengecewakan. Itu melegitimasi pendudukan. Selain itu, menurut saya AS tidak terlalu tertarik untuk memainkan peran itu, meskipun Presiden Trump sudah berkali-kali membuat tawaran. India belum siap. Hanya Kashmir dan Pakistan yang siap. 

Solusi terbaik adalah mengadakan referendum di bawah pengawasan PBB sebagaimana diputuskan oleh Dewan Keamanan. Sampai hal itu terjadi, jika kita memulai proses mediasi baru, maka Kashmir harus diwakili di sana. Pakistan, India, rakyat Jammu dan Kashmir harus diwakili bersama dengan mediator. Namun, mengapa PBB tidak bisa menjadi mediator di bawah piagamnya? Padahal PBB bertanggung jawab sebagai mediator. Dan mengapa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak bisa menjadi mediator?

AA: Sejauh ini, DK PBB dan organisasi lain hanya merilis pernyataan, bukan mengambil langkah-langkah praktis. Bagaimana tanggapan Anda?

SMK: Komunitas atau forum internasional yang bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan internasional tidak aktif. Ini adalah kenyataan pahit yang kita hadapi. Padahal lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi multilateral ini dibentuk setelah Perang Dunia II tidak hanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi juga untuk mengambil langkah-langkah pencegahan menuju perang atau Holocaust. 

Jadi, saya pikir itu adalah kelalaian tanggung jawab di pihak lembaga internasional karena kepentingan politik, negara, ekonomi, dan strategis. Negara-negara adidaya tidak mau maju. Di saat yang sama, Kashmir telah menderita selama 72 tahun terakhir. Sekitar setengah juta orang terbunuh dalam perjuangan. Perjuangan ini terus berlanjut, karena kami tidak punya pilihan lain selain berusaha keras. Media internasional sudah mendukung. Beberapa parlemen sudah mendiskusikannya. Mitos bahwa India tidak dapat dikritik karena India adalah negara dan pasar yang besar sudah dipatahkan. Karena India telah memulai perang melawan penduduk dan kelompok minoritasnya sendiri, maka India harus mempertanggungjawabkannya. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini.

AA: Apakah menurut Anda Inisiatif Sabuk dan Jalan China akan berdampak pada Kashmir mengingat Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) mencakup wilayah ini?

SMK: Koridor-koridor ini adalah soal konektivitas. Dengan CPEC, Anda menghubungkan Asia Timur dengan Asia Barat serta Asia Selatan dengan Asia Tengah. Ini akan memiliki dampak positif pada Jammu dan Kashmir secara keseluruhan. Gilgit-Baltistan sudah menjadi bagian dari CPEC. Azad Jammu dan Kashmir juga telah diintegrasikan ke dalam koridor. Beberapa proyek sedang diselesaikan, termasuk pembangkit listrik tenaga air, zona industri, dan jalan raya sehingga mereka akan menjadi bagian vital dari CPEC. Jika Anda berbicara dengan orang-orang India yang menduduki Jammu dan Kashmir, maka mereka akan menganggap bahwa mereka harus menjadi bagian dari koridor ini karena alasan geografis dan historisnya. Proyek ini bisa menjadi katalisator perdamaian di kawasan itu. 

AA: UNHCR baru-baru ini meminta India dan Pakistan memberi mereka akses untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Kashmir. Jika mereka meminta akses ke pemerintahan Anda, ke AJK, apa tanggapan Anda?

SMK: Kami akan menyambut misi itu di Azad Kashmir karena kami tidak menyembunyikan apa pun. Kami akan mengundang orang-orang dari seluruh dunia untuk berkunjung ke AJK. 

Kami memiliki tingkat literasi tertinggi di seluruh Pakistan dan tingkat kriminalitas terendah di kawasan ini. Jadi, kami memang punya banyak hal untuk dipamerkan, dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Namun, diplomasi Anda harus menjalankan prinsip timbal balik karena India tidak mengizinkan delegasi pergi ke sana. Mereka biasanya menjemput beberapa delegasi yang berpandangan sama. Misalnya, mereka mengantar sekelompok anggota parlemen yang Islamofobia ke wilayah pendudukan. Kemudian, mereka memilih sejumlah diplomat dari New Delhi dan menunjukkan kepada mereka bahwa situasi di sana normal. Padahal, hak-hak orang di Kashmir dilanggar dengan impunitas. Hal semacam itu tidak terjadi di Azad Jammu dan Kashmir.

Azad Jammu dan Kashmir juga tengah mengembangkan sejumlah daerah untuk menjamin perlindungan HAM. Kami ingin menghilangkan kemiskinan, memastikan setiap orang memiliki akses ke kesehatan dan layanan mendasar lainnya. Inilah masalah yang kita hadapi. Kami ingin memastikan supremasi hukum dan pemerintahan yang berintegritas. Jadi, jika UNHCR ingin berkunjung ke Kashmir, maka saya, sebagai presiden AJK, akan menyambut mereka. Namun, tetap saja, tanggapan resmi mengenai hal ini akan diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Pakistan.

AA: Bisakah Anda memberi tahu kami langkah-langkah membangun kepercayaan (CBM) yang diterapkan sejak 2005-2008?

SMK: Saat ini mereka ditangguhkan. Satu memungkinkan orang-orang dari keluarga yang terpencar bepergian melintasi LoC, dan yang lainnya mengizinkan barang untuk diperdagangkan. Ini adalah dua langkah membangun kepercayaan yang berhasil. Ada aspirasi dari kedua belah pihak untuk memperluas CBM ini ke pertukaran pariwisata dan budaya, tetapi i itu belum terwujud hingga sekarang. Seluruh wilayah India yang diduduki Kashmir sedang diblokade, sementara orang-orang India sangat paranoid. Mereka membunuh orang-orang di Kashmir. Jika seekor merpati terbang ke wilayah mereka, mereka akan menganggapnya sebagai mata-mata Pakistan, sebagai pesawat tak berawak Pakistan. Jadi, dalam situasi ini, Anda tidak bisa berinvestasi, tidak bisa mengambil tindakan untuk membangun kepercayaan.

AA: Undang-undang kewarganegaraan baru India telah menimbulkan perdebatan di dunia, Parlemen Uni Eropa tengah memperdebatkannya, seluruh dunia telah memunculkan kecaman. Tetapi tindakan India terhadap Kashmir tidak menimbulkan kecaman serupa di seluruh dunia, mengapa?

SMK: Langkah-langkah yang telah diambil India tidak lain dari apartheid dan kebencian seperti yang telah kita lihat di Afrika Selatan, atau tindakan fasis Jerman oleh Hitler, atau Mussolini di Italia. Jadi, diskriminasi agama atau Hindutva, adalah filosofi yang berdasarkan pada kebencian. Inggris dan Prancis berusaha menghentikan Hitler. Mereka takut perang. Mereka tidak dapat menghentikan perang itu. Dan dalam proses itu juga, Anda melihat bahwa jutaan orang Yahudi pertama kali dipenjara di kamp konsentrasi dan kemudian mereka dibakar hidup-hidup.

Anda tahu BJP dan RSS sedang menggunakan teknik yang sama, simbolisme yang sama untuk mengenyahkan umat Islam. Pertama, mereka menjelek-jelekkan umat Islam bahwa mereka adalah orang jahat dan mereka adalah teroris dan berpotensi menjadi militan. Dan kemudian mereka ingin membawa Muslim ke kamp konsentrasi di mana mereka akan diminta untuk membuktikan identitas kewarganegaraannya. Dan jika tidak bisa, mereka bisa diusir dari India dan menjadi stateless.

Dan ya, Anda benar bahwa komunitas internasional tidak mengutuk semua tindakan ini. Sebagian besar dari mereka masih bungkam atau menimbang-nimbang ucapan. Meskipun media internasional melaporkannya secara luas. Tetapi saya berpikir bahwa perlahan dan bertahap, kesadaran bahwa India telah menempuh jalan yang sangat berbahaya sebagaimana Anda telah melihat bahwa banyak narasumber di Davos telah mengutuk tindakan India dan mereka juga menyatakan keprihatinan atas kehidupan di India dan kelanjutan India sebagai negara karena Anda tidak dapat membangun negara federal atau negara yang beragam seperti India menjadi sebuah monolit. Anda tidak dapat menjadikannya sebagai negara Hindu seperti apa yang mereka katakan, Sangat kecewa ketika mereka mengatakan bahwa Asia Selatan atau India seharusnya murni Hindu dan Muslim tidak murni dan oleh karena itu, India harus dibersihkan dari kehadiran Muslim. Jadi, saya pikir ini harus menyatukan umat Islam pada satu level, tetapi itu tidak cukup karena di India non-Muslim juga memiliki alasan untuk mendukung perjuangan umat Islam dan mereka tahu bahwa India tidak hanya menargetkan Muslim, tetapi juga menargetkan Dalitm Sikh, orang Kristen dan minoritas lainnya.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.