BERLIN

Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Rabu mengkritik tajam pelanggaran hukum internasional dan tindakan militer agresif oleh Israel di kawasan Timur Tengah, dan dia mengatakan Berlin akan menunggu diskusi dengan mitra Uni Eropa (UE) tentang kemungkinan sanksi.

Berbicara pada konferensi pers bersama dengan Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa di Berlin, Merz sekali lagi mengecam serangan udara Israel yang menargetkan tim negosiasi Hamas di ibu kota Qatar, Doha, dan dia menekankan peran penting yang dimainkan Qatar dalam upaya gencatan senjata di Gaza.

"Ini adalah serangan militer oleh tentara Israel yang melanggar hukum internasional, yang melanggar integritas wilayah Qatar, yang merupakan negara yang, lebih dari kebanyakan negara lain, telah berupaya memainkan peran mediasi dalam konflik ini dan sejauh ini telah sangat membantu," kata Merz.

Sambil menegaskan kembali tanggung jawab historis Jerman atas keamanan Israel karena masa lalu Nazi di negara itu, Merz menekankan bahwa komitmen ini tidak mencegah kritik terhadap tindakan tertentu oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, seperti kampanye militer besar-besaran di Gaza dan pembatasan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina.

Ketika ditanya tentang posisi pemerintah Jerman terkait usulan terkini Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen – yang mencakup pemberian sanksi kepada menteri pemerintah ekstremis Israel dan pemukim yang melakukan kekerasan, serta penangguhan sebagian perjanjian perdagangan bebas dengan Israel – Merz mengindikasikan masalah ini akan dibahas baik di Berlin maupun dengan mitra UE dalam beberapa hari mendatang.

Mengenai sanksi, saya ingin menunggu diskusi internal di Dewan Eropa, serta diskusi di pemerintahan koalisi kami. Kami di koalisi sepakat bahwa tindakan Israel tidak dapat diterima. Menteri luar negeri kami juga menegaskan hal ini tadi malam. Ini adalah keyakinan bersama kami,” ujar dia.

Pemimpin konservatif itu juga mengkritik pemerintah Israel karena menahan pendapatan Otoritas Palestina, yang terdiri dari bea cukai yang dikumpulkan oleh Israel atas nama PA untuk barang-barang impor.

Merz menekankan pentingnya stabilitas keuangan Otoritas Palestina untuk menyediakan layanan publik dasar, termasuk pendidikan.

"Hal ini tidak terjadi saat ini karena pemerintah Israel menahan dana dari Otoritas Palestina yang wajib dibayarkan. Hal ini juga tidak dapat diterima," ungkap dia.

Namun, kanselir Jerman menegaskan kembali bahwa meskipun Berlin mendukung solusi dua negara untuk konflik tersebut, Berlin percaya bahwa pengakuan negara Palestina harus datang setelah negosiasi diplomatik, bukan sebelum proses perdamaian.

"Kami tidak akan bergabung dalam seruan untuk pengakuan negara Palestina merdeka saat ini. Kami juga tidak akan berpartisipasi dalam rencana di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena kami yakin waktunya belum tepat untuk pembentukan negara semacam itu. Beberapa prasyarat yang diperlukan masih belum terpenuhi," tukas dia.