ISTANBUL 

Israel pada Senin memberlakukan larangan masuk dan sanksi pribadi terhadap dua pejabat Spanyol atas kritik keras mereka terhadap praktik Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

"Israel tidak akan mempertahankan hubungan apa pun dengan Wakil Perdana Menteri Spanyol dan Menteri Tenaga Kerja Yolanda Diaz," kata Menteri Luar Negeri Gideon Saar dalam sebuah pernyataan di perusahaan media sosial AS X.

Dia mengatakan Diaz, anggota Partai Komunis Spanyol, juga akan dilarang memasuki Israel.

Diaz mengkritik perang genosida Israel di Gaza dan pelanggaran perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon, menyerukan penerapan sanksi internasional dan embargo senjata terhadap Israel atas praktiknya.

"Sanksi serupa juga akan dijatuhkan kepada Sira Rago, Menteri Pemuda dan Anak, dari partai yang sama. Masuk ke Israel akan dilarang, dan Israel tidak akan melakukan kontak apa pun dengannya," ujar Saar.

Rago juga menggambarkan Israel sebagai “negara genosida” atas tindakan militernya di Gaza dan meminta Uni Eropa untuk memutuskan semua hubungan dengan Israel dan menjatuhkan sanksi.

Saar mengatakan diskusi lebih lanjut mengenai larangan pejabat asing akan dilakukan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pada Senin, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan sembilan langkah baru yang bertujuan menghentikan “genosida di Gaza,” termasuk larangan permanen ekspor senjata ke Israel.

Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah melarang masuknya banyak pejabat dan aktivis Barat yang menunjukkan solidaritas dengan Palestina dan mengkritik tindakan militer Israel di Jalur Gaza.

Israel telah menewaskan lebih dari 64.000 warga Palestina dalam serangan brutal di Gaza sejak Oktober 2023. Kampanye militer tersebut telah menghancurkan daerah kantong tersebut.

November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.