YERUSALEM

Israel berencana membatasi akses umat Islam ke Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan mendatang, di tengah kekhawatiran atas pengetatan pembatasan bagi warga Palestina, terutama dari Tepi Barat.

Mantan Mufti Besar Yerusalem sekaligus Ketua Dewan Islam Tertinggi Yerusalem, Sheikh Ekrima Sabri, menyatakan penyesalan atas rencana otoritas Israel tersebut dalam wawancara dengan Anadolu.

“Kami menyayangkan langkah-langkah keras yang akan diberlakukan otoritas pendudukan terhadap umat Islam yang datang ke Masjid Al-Aqsa,” ujar Sabri.

Ramadan tahun ini diperkirakan dimulai pertengahan pekan ini. Sabri mengatakan umat Islam biasanya menyambut bulan suci itu dengan penuh optimisme, mengikuti tradisi Nabi Muhammad yang menyambut Ramadan di akhir bulan Syaban.

Namun, menurut dia, situasi di Yerusalem menunjukkan arah berbeda.

Ia menyebut otoritas Israel telah melarang puluhan pemuda memasuki kompleks masjid dan mengumumkan tidak akan melonggarkan pembatasan bagi jemaah dari Tepi Barat yang diduduki selama Ramadan.

“Ini berarti pembatasan akan semakin ketat. Jumlah jemaah di Al-Aqsa akan lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini bertentangan dengan kebebasan beribadah dan mengganggu pelaksanaan ibadah puasa umat Islam,” katanya.

Ratusan ribu warga Palestina dari Tepi Barat biasanya menuju Yerusalem Timur yang diduduki untuk menunaikan salat di Masjid Al-Aqsa selama Ramadan.

Namun sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, otoritas Israel memperketat pembatasan di pos pemeriksaan militer, sehingga membatasi akses warga Tepi Barat ke Yerusalem.

Dalam dua tahun terakhir, hanya sebagian kecil warga yang memperoleh izin dari militer Israel, yang menurut warga Palestina sulit didapatkan. Hingga kini, belum ada pengumuman pengaturan khusus untuk Ramadan tahun ini.

Dalam beberapa hari terakhir, otoritas Israel juga mengeluarkan perintah sementara terhadap ratusan warga Palestina di Yerusalem Timur—sebagian besar pemuda—yang melarang mereka memasuki Al-Aqsa selama Ramadan. Beberapa larangan berlaku hingga enam bulan.

Langkah tersebut muncul di tengah kritik pejabat Palestina terhadap pemerintahan sayap kanan Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terkait dugaan perubahan terhadap “status quo” lama di situs tersebut.

Sejak 2003, polisi Israel disebut secara sepihak mengizinkan kelompok ekstremis Israel memasuki kompleks masjid, meski Departemen Wakaf Islam berulang kali menuntut penghentian tindakan itu.

“Tidak diragukan lagi pemerintah sayap kanan bertujuan menerapkan rencana agresifnya terkait Masjid Al-Aqsa,” ujar Sabri.

Ia menambahkan bahwa tuntutan seperti pembukaan akses publik, pelaksanaan doa terbuka, penggunaan terompet ritual, hingga sujud di kompleks masjid yang dahulu dianggap ambisi tersembunyi kini menjadi tuntutan terbuka.

Sabri juga menuding Israel berupaya memberlakukan kedaulatan atas lokasi tersebut dan mengurangi kewenangan Wakaf Islam.

Selain pembatasan di Al-Aqsa, ia mengatakan kebijakan Israel juga mencakup pembongkaran rumah-rumah warga Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki, khususnya di sekitar kompleks masjid.

“Kebijakan pembongkaran ini bersifat rasis, tidak adil, ilegal, dan tidak manusiawi, serta merupakan kelanjutan dari kebijakan tidak adil Inggris selama masa kolonial di Palestina,” katanya.

Sabri menyerukan kepada masyarakat Arab dan Muslim untuk membantu warga Palestina di Yerusalem serta meminta para pemimpin Arab dan Muslim menjalankan tanggung jawab mereka terhadap Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa.