Muhammad Abdullah Azzam
10 November 2020•Update: 11 November 2020
Mücahit Aydemir
TRIPOLI
Forum Dialog Politik Libya (LPDF) yang dinaungi PBB dimulai pada Senin di Tunisia antara perwakilan pemerintah Libya yang diakui secara internasional dan jenderal Khalifa Haftar.
LPDF adalah dialog politik intra-Libya yang sepenuhnya inklusif yang dibentuk oleh Hasil Konferensi Berlin, yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2510 (2020) dan 2542 (2020).
"Tujuan keseluruhan dari LPDF adalah untuk menghasilkan konsensus tentang kerangka kerja dan pemerintahan terpadu yang akan mengarah pada penyelenggaraan pemilihan nasional dalam jangka waktu sesingkat mungkin untuk memulihkan kedaulatan Libya dan legitimasi demokrasi dari pihak-pihak Libya," ungkap Stephanie Turco Williams, kepala dari Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL), dalam sebuah pernyataan.
Peserta yang diundang ke forum tersebut datang dari konstituen yang berbeda, berdasarkan prinsip inklusivitas dan representasi geografis, etnis, politik, suku, dan sosial yang adil.
Pertemuan itu dilakukan pada saat rasa harapan yang luar biasa muncul di Libya setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata permanen di seluruh negeri antara pihak-pihak Libya pada 23 Oktober di Jenewa.
Williams pada 23 Oktober mengumumkan penandatanganan perjanjian gencatan senjata "permanen" dan menyebutnya sebagai "titik balik penting menuju perdamaian dan stabilitas di Libya."
Libya dilanda perang saudara sejak penggulingan Muammar Khaddafi pada 2011.
Pemerintah Kesepakatan Nasional didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan yang setia kepada Khalifa Haftar.
PBB mengakui pemerintah Fayez al-Sarraj sebagai otoritas sah negara itu, karena Tripoli telah memerangi milisi Haftar sejak April 2019 dalam konflik yang telah merenggut ribuan nyawa.
Turki juga mendukung pemerintahan al-Sarraj.