Ekip
13 Oktober 2021•Update: 15 Oktober 2021
BAGHDAD
Koalisi kekuatan politik Syiah dan faksi-faksi bersenjata di Irak telah menolak hasil awal pemilihan parlemen pekan ini di Irak.
Dalam sebuah pernyataan, aliansi kekuatan politik dan faksi Hashd al-Shaabi mengatakan mereka telah mengajukan keberatan tentang pemungutan suara yang digelar akhir pekan kemarin, mereka juga menuduh komisi pemilihan mengumumkan hasil tanpa membahas masalah ini.
“Kami mengumumkan penolakan kami terhadap hasil pemungutan suara itu,” kata aliansi tersebut, dan bersumpah untuk mengambil semua “langkah-langkah yang ada untuk mencegah gangguan terhadap hak pemilih.”
Hasil awal yang diumumkan pada Senin menunjukkan penurunan tajam koalisi Al-Fatah – yang berafiliasi dengan Hashd al-Shaabi – yang mana hanya memenangkan 14 kursi di parlemen yang beranggotakan 329 orang, dibandingkan dengan 48 kursi yang diperolehnya dalam pemilu 2018.
Sementara itu, partai ulama Syiah Muqtada al-Sadr memenangkan 73 kursi dalam posisi tertinggi, diikuti oleh blok Taqaddum (kemajuan) yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohamed al-Halbousi dengan 38 kursi.
Blok Negara Hukum yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki berada di urutan ketiga dengan 37 kursi.
Pemilihan pada hari Minggu mencakup 3.249 kandidat yang mewakili 21 koalisi dan 109 partai bersaing untuk mendapatkan kursi di majelis. Pemungutan suara itu diikuti oleh persentase pemilih yang rendah hanya 41 persen, menurut komisi pemilihan.
Pemilihan awalnya dijadwalkan pada 2022, tetapi para partai politik memutuskan untuk mengadakan pemilihan awal menyusul protes massal yang meletus pada 2019 terhadap korupsi yang mengakar dan tata kelola yang buruk.
Pemungutan suara tersebut adalah yang kelima di Irak sejak 2003 ketika invasi pimpinan Amerika Serikat (AS) menggulingkan rezim mantan Presiden Saddam Hussein.
