Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (Foto file - Anadolu Agency)
Ahmet Furkan Mercan
COTABATO, Filipina
Presiden Filipina pada Jumat meminta dukungan untuk ratifikasi undang-undang yang diharapkan akan membawa otonomi yang lebih besar ke wilayah selatan yang didominasi oleh Muslim.
Berbicara di Majelis Perdamaian untuk ratifikasi Hukum Organik Bangsamoro (BOL) di Kota Cotabato, Rodrigo Duterte mendesak warga untuk memilih "ya" pada referendum 21 Januari.
"Saudara dan saudari Moro yang terkasih, maarilah kita melupakan penderitaan masa lalu dan menantikan masa depan. Gunakan pilihan 'ya'," ujarnya.
Pemungutan suara akan dimulai pada 21 Januari di dua kota dan putaran kedua akan diadakan pada 6 Februari di daerah lain yang berada di sekitarnya.
Duterte menyatakan bahwa BOL adalah hasil darah, keringat dan air mata dari banyak pria hebat dan mengakui jalan panjang yang mengarah ke referendum.
Presiden juga mengatakan bahwa BOL berisi nilai-nilai dan keinginan berbagai kelompok Moro.
Menekankan bahwa BOL akan membawa perdamaian dan kemakmuran ke kawasan itu, Duterte mengatakan bahwa undang-undang itu akan meringankan penderitaan yang dialami rakyat di kawasan itu selama puluhan tahun dan memberikan kesempatan untuk mengatasi berbagai masalah.
Ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Al Hajj Murad Ebrahim juga berbicara pada pertemuan itu.
Ebrahim juga mendesak warga untuk memilih "ya" dalam referendum mendatang, mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini lagi.
Jika disahkan, BOL akan meningkatkan kemudahan hukum dan ekonomi umat Islam di wilayah tersebut.
Undang-undang tersebut sebelumnya telah dirujuk ke pengadilan tinggi negara dengan alasan bahwa beberapa pasalnya bertentangan dengan konstitusi saat ini.
Sementara MILF, menonaktifkan 40.000 kombatan Angkatan Bersenjata Bangsamoro (BIAFF) setelah BOL disahkan.
Front Pembebasan Islam Moro (MILF) memalsukan Undang-Undang Bangsamoro dengan sejumlah perwakilan pemerintah sebagai salah satu persyaratan dari perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 2014 dengan Presiden Benigno Aquino III.
