ISTANBUL

Sebuah rancangan rencana damai berisi 28 poin yang disebut telah disetujui Presiden AS (AS) Donald Trump memuat usulan signifikan, termasuk permintaan agar Ukraina menyerahkan wilayah tambahan kepada Rusia, membatasi kekuatan militernya, serta mencabut upaya bergabung dengan NATO. Dokumen itu pertama kali diungkap oleh situs berita AS, Axios.

Menurut laporan tersebut, Sekretaris Angkatan Darat AS Daniel Driscoll menyerahkan dokumen rencana damai itu kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Kamis.

Setelah menerima proposal tersebut, Zelensky mengatakan ia siap membahasnya dengan tim Trump dan menggambarkan dokumen itu sebagai sebuah “visi” dari AS, bukan tawaran final.

Axios mengutip seorang pejabat AS yang menyebut rancangan itu sebagai “dokumen yang hidup,” sehingga masih dapat berubah. Namun, pejabat itu menilai kerangka tersebut cukup adil dan diharapkan dapat dipertimbangkan secara serius oleh Ukraina.

Dalam dokumen yang diklaim telah diverifikasi kepada pejabat Ukraina dan AS itu, disebutkan bahwa militer Ukraina harus dibatasi hingga maksimal 600.000 personel dan konstitusi negara harus diubah untuk mencabut ambisi menjadi anggota NATO.

Sebagai bagian dari kesepakatan, NATO nantinya akan menegaskan bahwa Ukraina tidak akan diterima sebagai anggota, dan aliansi dilarang menempatkan pasukan di wilayah Ukraina.

Rencana tersebut juga mengusulkan pengakuan Krimea, Luhansk, dan Donetsk sebagai wilayah de facto Rusia serta pembekuan garis kontak di Kherson dan Zaporizhzhia.

Selain itu, pasukan Ukraina di sebagian Donetsk yang masih mereka kuasai akan ditarik mundur, menjadikan wilayah tersebut zona penyangga demiliterisasi yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Rusia.

Dokumen itu menyebut bahwa setiap invasi Rusia di masa depan akan memicu “respons militer terkoordinasi yang tegas,” meski tidak dijelaskan apakah AS akan ikut terlibat.

Rancangan tersebut juga mencantumkan paket ekonomi besar yakni pengalihan aset Rusia yang dibekukan senilai US$100 miliar untuk rekonstruksi Ukraina, ditambah US$100 miliar dari Eropa. Sanksi terhadap Rusia akan dicabut secara bertahap, dan Moskow akan kembali ke kelompok G8.

AS dan Rusia juga disebut akan bekerja sama dalam jangka panjang di sektor energi, pertambangan, hingga kecerdasan buatan.

Ukraina diwajibkan menggelar pemilu nasional dalam 100 hari setelah kesepakatan dicapai, sementara seluruh pihak terlibat konflik akan mendapat amnesti penuh.

Kesepakatan tersebut akan bersifat mengikat secara hukum dan diawasi oleh sebuah Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi, mirip dengan usulan Trump terkait Gaza.

Axios juga mengutip utusan Rusia Kirill Dmitriev yang menyatakan optimismenya karena “posisi Rusia kini benar-benar didengar,” meski Presiden Vladimir Putin belum memberikan dukungan terbuka terhadap proposal tersebut.