Pizaro Gozali İdrus
19 Desember 2018•Update: 19 Desember 2018
Pizaro Gozali
JAKARTA
DPR mengecam langkah Australia yang secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai langkah Australia sama seperti sekutunya Amerika Serikat yang turut membuka kotak pandora krisis Timur Tengah yang kian meruncing hingga melampaui batas kemanusiaan.
Menurut Kharis, saat ini terdapat 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia.
Keputusan Australia, lanjut Kharis, jelas sekali menunjukkan sikap arogan negara benua itu yang tidak menghormati resolusi PBB untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina.
"Bagaimana kami akan menghormati langkah Anda jika Anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada," tegas Kharis dalam keterangan resminya kepada Anadolu Agency pada Rabu.
Kharis mengatakan kemerdekaan Palestina adalah amanah konstitusi yang harus dijalankan pemerintah.
"Sesuai pembukaan UUD 1945, Indonesia akan selalu di depan dalam perdamaian dunia dan kemerdekaan suatu bangsa," kata dia.
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menilai langkah Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel adalah langkah keliru.
“Jelas itu merugikan masa depan Palestina dan menggangu hubungan Australia dengan mitra-mitra strategisnya termasuk Indonesia,” ujar Wakil Ketua BKSAP Rofi’ Munawar.
Rofi’, yang masih berada di Istanbul usai mengikuti pertemuan parlemen soal Yerusalem, meminta Australia meninjau ulang pengakuan tersebut.
Pasalnya, imbuh dia, mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel merupakan langkah ceroboh dan buruk bagi masa depan perdamaian Palestina-Israel.
“Kendati Australia berjanji tidak akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem Barat sampai ada status penentuan akhir, tapi mereka lupa justru dengan pengakuan itu semakin sulit mencapai penentuan status akhir,” tegas Rofi’.
Rofi’ mengingatkan negara-negara lain tidak mengikuti langkah AS dan Australia karena mengikuti kebijakan AS di bawah Donald Trump kerap memantik kegaduhan internasional.
“Dunia termasuk Australia seharusnya menyadari gaya kepemimpinan Trump yang sering kali ceroboh dan destruktif,” tegas dia.
