Safvan Allahverdi
25 Januari 2018•Update: 25 Januari 2018
Safvan Allahverdi
WASHINGTON
Mantan duta besar Amerika Serikat untuk PBB mengundurkan diri dari panel penasihat untuk krisis pengungsi Rohingya, yang disebutnya sebagai "upaya pemutihan dan pemandu sorak".
"Dengan sangat menyesal saya mengumumkan pengunduran diri saya dari Komisi Penasihat untuk Rakhine," kata Bill Richardson, mantan gubernur New Mexico, politikus senior AS, sekaligus sahabat Suu Kyi, lewat sebuah pernyataan.
"Komisi tersebut tampaknya hanya akan menjadi tim pemandu sorak untuk kebijakan-kebijakan pemerintah daripada memberikan ide-ide untuk perubahan kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk menjamin perdamaian, stabilitas dan pembangunan di Rakhine," jelas dia.
Komisi Penasihat untuk Rakhine dibentuk untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk penyelesaian krisis Rohinya -kelompok minoritas yang ditindas oleh pemerintah Myanmar- yang dibentuk oleh komisi penasihat pimpinan mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, tahun lalu.
Richardson mengundurkan diri tepat setelah ia mempertanyakan nasib dua jurnalis Reuters -yang dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena dituding melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Negara era kolonial- saat pertemuan dengan anggota komisi lainnya, Senin.
Richardson mengatakan bahwa dia "sangat kecewa" dengan reaksi Suu Kyi setelah ia meminta nasib dua jurnalis tersebut dibahas dan ditindaklanjuti dengan "sigap dan adil".
Lewat pernyataan, dia juga mempertanyakan mengenai upaya internasional untuk mengatasi dampak serius dari operasi militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya sejak Agustus 2017, yang disebut-sebut PBB sebagai "praktik pembersihan etnis".
"Niat awal saya dalam menerima tugas ini adalah untuk mendukung upaya Myanmar mewujudkan pembangunan, perdamaian, dan keamanan yang abadi di negara bagian Rakhine, namun Suu Kyi justru menyalahkan pihak luar atas krisis tersebut, dan bukannya tindakan militer di negaranya.
Lebih dari 650ribu pengungsi, kebanyakan anak-anak dan perempuan, telah meninggalkan Myanmar sejak 25 Agustus 2017, ketika pasukan Myanmar melancarkan operasi militer.
PBB menyebut Rohingya sebagai kaum yang paling teraniaya di dunia, yang telah menderita akibat sejumlah serangan, sejak puluhan orang tewas dalam kekerasan komunal pada 2012.
Menurut Dokter Lintas Batas, dari 25 Agustus - 24 September, sedikitnya 9.000 Rohingya di Rakhine tewas. 71,7 persen kematian atau 6.700 orang tewas akibat kekerasan, dan 730 di antaranya adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun.
