Mohamed Ibrahim

MANAMA

Menteri Dalam Negeri Bahrain Rashid bin Abdullah Al Khalifa mengatakan bahwa normalisasi dengan Israel akan melindungi kepentingan negaranya.

"Kesepakatan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel datang dalam kerangka melindungi kepentingan yang lebih tinggi dari Kerajaan Bahrain, yang berarti melindungi entitas negara," kata Al Khalifa dalam sebuah pernyataan, Senin.

Dia mengatakan kesesuaian langkah Bahrain dengan Uni Emirat Arab tidak mengherankan, malah menegaskan kedalaman hubungan historis yang erat antara kedua negara sahabat.

"Kerajaan Bahrain, sejak awal konflik Palestina-Israel, telah mendukung perjuangan Palestina dan posisi ini masih tidak ambigu, dan deklarasi [normalisasi] ini tidak bertentangan dengan posisi Bahrain atas inisiatif perdamaian Arab dan keputusan legitimasi internasional," ungkap dia.

Pengumuman perjanjian normalisasi Bahrain pada Jumat muncul sekitar sebulan setelah UEA mengumumkan kesepakatan serupa pada 13 Agustus.

Bahrain menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994 dan UEA pada Agustus tahun ini.

Kesepakatan normalisasi telah menuai kecaman luas dari warga Palestina, yang mengatakan bahwa kesepakatan semacam itu tidak melayani kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak mereka.

Otoritas Palestina mengatakan setiap kesepakatan dengan Israel harus didasarkan pada Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002 dengan prinsip "tanah untuk perdamaian" dan bukan "perdamaian untuk perdamaian" seperti yang diklaim Israel.